Pandemi Corona, Jumlah Keluarga Sangat Miskin di Jakarta Meningkat Tajam

0
91

Sumber: portonews.com

Jakarta, LiputanIslam.com— Koalisi Pemantau Bansos Jakarta mengatakan jumlah Kepala Keluarga (KK) di Jakarta yang masuk kategori Keluarga Sangat Miskin (KSM) meningkat. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan kepada 3.958 responden di 94 kelurahan di Jakarta.

“Jadi berdasarkan pendataan kami, kami menemukan peningkatan kondisi kemiskinan yang cukup ekstrem,” kata Dika Moehammad, anggota Koalisi Pemantau Bansos Jakarta, Jumat (26/6).

Dika menyebutkan, sebanyak 73 persen responden teridentifikasi sebagai warga sangat miskin. Dari data yang dihimpun, peningkatakan warga sangat miskin ini terjadi akibat pandemi corona di Jakarta.

Baca: Mahfud MD: Pemerintah Jadikan Covid-19 Fokus Utama

Dia melanjutkan, 92 persen responden menyatakan tidak memiliki aset yang bisa digunakan saat darurat sehingga sulit bertahan dalam menghadapi masa pandemi corona.

“Warga yang bergeser ke kategori sangat miskin, selain faktor tidak bisa cari uang atau pendapatan menurun juga disebabkan sebagian besar mereka tidak punya aset atau tabungan,” terangnya.

Kemudian, sebanyak 60 persen responden menyatakan kehilangan pekerjaan. Hanya sekitar 30 persen yang menyatakan masih memiliki pekerjaan.

“Ini menunjukkan tingkat keluarga miskin meningkat tajam,” ucapnya.

Dia menerangkan, angka peningkatan kemiskinan yang diperoleh berdasarkan standar garis kemiskinan di Jakarta. Dengan standar tersebut, kelompok keluarga sangat miskin adalah keluarga dengan pengeluaran per kapita sebesar Rp 530 ribu per bulan.

Kemudian, keluarga miskin sebesar Rp 663 ribu per bulan, keluarga hampir miskin Rp 796 ribu per bulan, keluarga rentan miskin Rp 1,06 juta per bulan dan tidak miskin Rp 1,2 juta per bulan.

“Ini berdasarkan indikator kemiskinan yang dimiliki oleh pemerintah,” ujarnya.

Dalam hal ini, dia meminta pemerintah agar segera mengambil langkah untuk mengatasi kondisi saat ini, seperti memperluas cakupan jumlah penerima manfaat dan jenis layanan, program perlindungan sosial, serta menambah alokasi anggaran program perlindungan sosial. (sh/tempo/cnnindonesia)

 

 

DISKUSI: