Jakarta, LiputanIslam.com— Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan rencana pemberian sanksi bagi orang yang nekad mudik di tengah berlangsungnya pandemi virus corona (Covid-19).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, sanksi ini diusulkan untuk menghentikan mata rantai penyebaran Covid-19.
Budi menyampaikan, usulan pelarangan mudik ini masih dalam pembahasan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta kementerian atau lembaga terkait. Hasil akhirnya menunggu keputusan Presiden dalam rapat terbatas.
Baca: Mendes: Hampir 90 Persen Kepala Desa Dukung Larangan Mudik
“Ya ini baru tahap pembahasan bersama Menko Luhut untuk nanti dibahas bersama Presiden Jokowi dalam ratas (Rapat Terbatas),” kata Budi, Senin (20/4).
Budi menerangkan, jika hal ini disetuhui, maka pemberian sanksi akan merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 93. Dalam pasal ini, pemudik yang nekad akan dipidana hingga satu tahun atau didedan Rp 100 juta.
“Sanksinya bagi yang mudik ke UU kekarantinaan kan ada,” ucapnya.
Menurutnya, wacana pelarangan mudik semakin kuat karena permintaan kepala derah dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Bahkan, di Tingkat RT dan RW sudah membuat gugus tugas sendiri, yakni mengawasi jika ada pendatang, maka harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari.
Dia menuturkan, pihaknya sudah siap untuk membuat payung hukum berupa peraturan menteri (PM) jika mudik sudah resmi dilarang.
“Kita buar regulasinya. Perencanaan PM-nya sudah siap kita. Sudah di biro hukum,” tuturnya. (sh/merdeka/liputan6)