Jakarta, LiputanIslam.com— Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut hampir 90 persen kepala desa setuju warganya tidak mudik saat lebaran.
“Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid ini, Pak Presiden setiap rapat kabinet selalu menanyakan coba didalami betul, apakah mudik ini hanya penundaan untuk mudik, apakah sampai pada pelarangan atau cukup himbauan,” kata Abdul Halim, Sabtu (18/4).
Dia menuturkan, mudik memang penting untuk memperkuat hubungan antar keluarga yang tidak bertemu dalam waktu yang lama. Akan tetapi, pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Baca: Menag: Jangan Mudik Kalau Sayang Orang Tua di Kampung
“Saya sangat sepakat bahwa mudik itu penting, mudik itu sangat penting. Karena itu momentum untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga yang selama ini tidak ketemu meskipun sudah dipengaruhi oleh kehidupan yang sangat didominasi oleh teknologi dan kita tidak lagi bisa ngobrol di dalam kurun waktu tertentu setiap saat kita bisa bertatap muka,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiadi mengatakan, kemungkinan larangan mudik masih ada meskipun beberapa waktu lalu pemerintah mengumumkan aktivitas mudik tidak dilarang.
“Ada kemungkinan larangan mudik dilakukan pemerintah. Apalagi libur nasional diakomodir akhir 2020 saat pergantian tahun baru,” kata dia.
DIa menyampaikan, pembahasan larangan mudik akan dipimpin langsung oleh Menteri Perbuhungan Luhut Binsar Pandjaitan. Saat ini Direktorat Jenderal Kemenhub tengah menyusun skema pengaturan moda transportasi apabila mudik dilarang.
“Pak Luhut minta kepada dirjen kalau sampai ada mudik dilarang, skema kita seperti apa,” ujarnya. (sh/kompas/liputan6)