MPR dan PBNU Minta RUU HIP Diganti RUU BPIP

0
95

Sumber: Kompas

LiputanIslam.com — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sepakat dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahwa RUU Haluan Ideologi Pancasila (PIP) harus dicabut dan diganti dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat (3/7), mengatakan bahwa PBNU sepakat pengaturan haluan ideologi Pancasila (HIP) di dalam sebuah undang-undang tidaklah tepat sehingga PBNU meminta RUU HIP harus dicabut atau ditarik.

“Semangat untuk memberikan payung hukum undang-undang bagi BPIP perlu dipertimbangkan. PBNU mengusulkan payung hukum tersebut dengan nama RUU BPIP. Tinggal teknisnya selanjutnya diserahkan kepada pembuat UU, yakni pemerintah dan DPR,” ujar Bamsoet saat bertemu pengurus PBNU di Kantor PBNU Jakarta.

Mantan Ketua DPR RI itu menjelaskan bahwa MPR RI dengan PBNU juga mempunyai kesamaan pandangan bahwa Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dan dasar negara tak perlu diperdebatkan lagi.

Begitu pula, kata dia, hubungan antara Pancasila dan agama yang tak perlu dipertentangkan, mengingat para founding fathers telah menunjukkan sikap kearifan dan kebijaksanaan dalam mementingkan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan pribadi dan golongan.

Menurutnya, Pancasila tak bertentangan dengan Islam maupun agama lainnya karena salah satu sumber nilai Pancasila adalah dari agama.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu menambahkan bahwa Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dan dasar negara adalah pembentuk norma hukum sehingga pengaturan haluan ideologi Pancasila dalam undang-undang tidaklah tepat.

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan sementara pembahasan RUU HIP dinilai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila tersebut sangat tepat.

Baca juga: BPJS Bayar Lunas Hutang Klaim RS

Bamsoet yang juga Dewan Pakar KAHMI itu juga menegaskan bahwa Pancasila bukanlah milik satu kelompok atau golongan, melainkan milik semua anak bangsa sehingga peraturan mengenai tugas pembinaan ideologi Pancasila memang sebaiknya diatur dalam payung hukum UU yang disepakati oleh semua elemen bangsa. (Ay/Antara/Kompas)

DISKUSI: