Moeldoko Sebut Distribusi Anggaran Kemenkes Bermasalah

0
28

Sumber: Antara

LiputanIslam.com — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Presiden menyampaikan ada sejumlah masalah dalam pendistribusian anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) padahal dana tersebut dibutuhkan untuk mengatasi pandemi COVID-19.

“Ada beberapa kementerian yang disinggung, pertama Kemenkes dengan anggaran cukup besar, tapi serapan anggaran 1,53 persen. Setelah kita dalami ada beberapa persoalan, pertama, masalah koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS, Kemenkes, itu juga sedang dibenahi,” kata Moeldoko dalam wawancara khusus dengan ANTARA, di kantornya Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (29/6).

Masalah selanjutnya adalah pada proses verifikasi data tenaga kesehatan.

“Verifikasi data tenaga kesehatan juga perlu ada koordinasi, jangan sampai ada salah sasaran dan masalah ketiga ada regulasi Kemenkes yang lama menghadapi situasi seperti ini. Regulasi itu tidak cocok lagi, jadi perlu ada perbaikan,” kata Moeldoko.

Intinya, menurut Moeldoko, dalam situasi pandemi COVID-19, perlu ada langkah-langkah baru yang dilakukan Kemenkes.

Menurut Moeldoko, tingkat ‘kegemasan’ Presiden terhadap mandeknya penyerapan anggaran dan lambatnya penanganan COVID-19 sudah mendekati puncak.

“Gemasnya Presiden dari angka 1-5 sudah mendekati angka 5. Presiden ingin skema bantuan tadi, bansos, bantuan ekonomi dan keuangan itu tidak telat, kalau terlambat Presiden mengatakan dunia usaha sudah mati, UMKM sudah mati juga. Ini peringatan kesekian kalinya bukan baru kali ini, kalau terlambat, sudah bahaya,” ujar Moeldoko pula.

Baca juga: Berkaca Pada Pandemi COVID-19 dan Flu Spanyol di Nusantara

Ia pun menyebutkan bahwa mengatakan sektor kesehatan menjadi salah satu sektor yang menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih lemah saat ini. Selain itu persoalan pendataan tenaga medis juga menjadi masalah.

Dia menegaskan pendataan tenaga medis tidak boleh salah.

Selanjutnya juga mengenai lambannya aksi-aksi penanganan akibat terbentur regulasi.

“Soal regulasi yang lama. Regulasi itu bisa digunakan saat normal, tapi saat tidak normal ini harus diambil langkah perbaikan. Dan menteri sudah ambil langkah itu,” katanya lagi. (Ay/Antara)

DISKUSI:
SHARE THIS: