Jakarta, Liputanislam.com– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa bantuan sosial kepada masyarakat terdamapk wabah covid-19 harus secepatnya disalurkan. Pemerintah ingin bantuan dilakukan cepat dan tepat. Menurutnya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus segera diberi tanpa harus terhalang oleh proses administrasi.
“Presiden mengatakan, harus cepat dan tepat. Tetapi jika pilihannya hanya satu, tepat atau cepat, maka Presiden minta agar cepat dulu. Semuanya segera diberi,” ujarnya di Jakarta pada Senin (4/5).
Mahfud menyatakan, penyaluran bansos harus lekas dilaksanakan tanpa terhalang masalah administrasi kependudukan. Terlebih banyak warga miskin yang benar-benar membutuhkan bansos tersebut, tapi tidak memiliki KTP dan alamat rumah yang jelas.
“Karena banyak orang tidak punya KTP, tidak jelas rumahnya, tapi jelas-jelas membutuhkan, cepat diberi,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa proses administrasi bisa dilakukan tersendiri setelah bansos tersebut tersalurkan. Karena itu, agar bansos cepat tersalurkan, KTP dan alamat penerima yang jelas tidak dijadikan sebagai prasyarat untuk mendapatkannya.
“Nanti bisa diadministrasikan tersendiri tanpa menjadikan kartu penduduk dan alamat yang jelas sebagai prasyarat untuk mendapatkan itu,” tambahnya.
Baca: Polisi Buru Youtuber yang Bagikan Sembako Sampah
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah memang memprioritaskan warga yang belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam menyalurkan bansos presiden. Selain itu, warga yang belum menerima bantuan reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan bantuan pemerintah provinsi juga akan diutamakan. (aw/republika).