Jakarta, LiputanIslam.com— Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, skenario new normal harus segera diterapkan untuk memperbaiki situasi ekonomi.
“Ini (new normal) memang kebijakan yang harus jalan, toh kemudian cepet kembali beraktivitas. Ini bagian dari relaksasi,” ujar Halim, Rabu (27/5).
Dia menerangkan, penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah berdampak terhadap lesunya aktivitas ekonomi dalam negeri. Untuk itu, new normal bisa menjadi proses recovery dari situasi tersebut.
Baca: Indonesia Menuju New Normal, Ini Kata Ekonom Core
Meski begitu, kata dia, penerapan new normal tidak secara serta-merta bisa mengembalikan ekonomi Indonesia seperti sebelum terserang pandemi Covid-19. Akan tetapi, skema ini setidaknya bisa memberbaiki tatanan ekonomi yang rusak.
“Maka dari itu diistilahkan new normal dengan tatanan baru. Misalnya perkantoran ada tatanan baru bagaimana mulai kerja dan seterusnya,” kata dia.
Saat ini pemerintah tengah memetakan sejumlah daerah yang dianggap sudah siap menerapkan skema new normal. Hal ini akan mengacu pada tingkat R0 atau Rt yang berada di bawah angka satu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melihat betul kesiapan dari suatu daerah sebelum kebijakan new normal bsia diterapkan.
“Tentu dari kesiapan sosial, ekonomi, pemerintah melihat kesiapan masing-masing daerah,” ucapnya.
Dia menuturkan, pemerintah juga telah menyiapkan protokol kesehatan yang nantinya akan mengatur protokol di tempat kerja, aturan bagi para pekerja, hingga koordinasi antara tempat bekerja dan pemerintah daerah.
“Di sektor industri juga sudah ada edaran terkait dengan kawasan industri, pekerja, dan panduan social distancing,” tuturnya. (sh/cnbcindonesia/liputan6)