Jakarta, Liputanislam.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan dua opsi skenario khusus dalam menghadapi wabah covid-19. Opsi skenario itu menurutnya penting disiapkan ditengah kondisi yang tidak pasti, termasuk antisipasi jika pendemi wabah ini terus berlanjut hingga 2021.
“Karena harus melakukan perencanaan di tengah ketidakpastian, sekali lagi meskipun kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar krisis ini bisa berakhir di tahun ini juga, namun kita harus juga siapkan juga dua skenario jika ini berlanjut,” ucapnya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) secara virtual, Kamis (30/4).
Pertama, opsi yang disiapkan jika wabah ini masih berlanjut maka fokus tetap pada penanganan Covid-19. Mulai dari mencegah penyebarannya, memperkuat sistem kekebalan tubuh warga, memperkuat kapasitas dan sistem kesehatan, ketahanan pangan, pengembangan industri alat kesehatan, dan juga mendukung jaring pengaman sosial.
“Jaring pengaman sosial dilakukan melalui bantuan-bantuan sosial kepada warga yang sulit. Selain itu, pemerintah juga beruapaya menjaga agar dunia usaha tetap bisa hidup, agar ekonomi tetap berjalan meskipun lamban dibandingkan sebelumnya,” ujarnya.
Opsi kedua, lanjut Tito, apabila Covid-19 ini masih tetap berlangsung sampai tahun 2021. Maka yang harus diprioritaskan adalah program-program yang mendesak bagi skala nasional maupun tingkat kewilayahan daerah yang tidak bisa ditunda. Sementara jika wabah pandemi berakhir tahun ini, maka 2021 pemerintah harus fokus pada pemulihan ekonomi.
“Tahun 2020 selesai krisis ini maka di tahun 2021 kita harus fokus pada pemulihan, terutama pemulihan ekonomi, pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat,” terangnya.
Baca: Menteri PUPR Serahkan 56.125 Bansos Pandemi COVID-19
Sebelum muncul wabah, ada lima program pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan yang menjadi patokan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Kelima program itu ialah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi, penyederhanaan birokrasi untuk mendorong investasi, dan transformasi ekonomi. (aw/tempo/republika).