Jakarta, LiputanIslam.com— Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasa khawatir upah buruh turun dengan ditetapkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Dalam RUU tersebut, aturan upah buruh akan dirubah dengan skema baru menggunakan acuan perkembangan ekonomi daerah. Padahal, skema sebelumnya mengacu pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Deputi Presiden KSPI Muhammad Rusdi mengatakan, pertumbuhan ekonomi di daerah berbeda-beda di setiap daerah. Jika angkanya rendah, maka akan berpengaruh terhadap upah buruh di daerah tersebut.
Baca: BKPM: Tingginya Upah Minimum Hambat Investasi
“Kemungkinan pertumbuhan ekonomi itu berbeda setiap daerah, bahkan bisa minus, apakah nanti akan minus,” ujar dia di Jakarta, Minggu (16/2).
Dalam draf RUU Pasal 88C ayat 2, upah minimum yang digunakan adalah upah minimum provinsi (UMP). Hal ini berarti upah minimum kabupaten atau kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota (UMSK) kemungkinan akan digantikan dengan UMP.
Sebagai contoh di wilayah Jawa Barat, upah minimum di Kabupaten Bekasi sebesar Rp 4,4 juta per bulan dan di Karawang Rp 4,5 juta per bulan. Tapi, upah provinsi Jawa Barat hanya RP 1,8 juta per bulan.
“Ini nasib buruh tidak akan sejahtera, karena buruh bergantung kepada upah,” kata dia.
Selain itu, Pasal 88E menyebutkan bahwa upah pekerja atau buruh industri padat karya diatur upah minimum tersendiri. Menurutnya, aturan ini bisa menciptakan rezim upah murah yang merugikan pekerja, terutama di sektor tekstil pakaian jadi dan alas kaki.
“Dua hal itu yang akan mengancam, di mana ada upah minimum yang diminimumkan lagi,” ucapnya.
Untuk itu, dia meminta agar pemerintah mengkaji ulang RUU Cipta Kerja dan bersikap bijak terhadap nasib buruh di Indonesia. (sh/medcom/republika)