Komisi XI DPR Minta Pemerintah Lindungi Perekonomian Rakyat
Sumber: tribunnews.com
Jakarta, LiputanIslam.com— Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah mengambil kebijakan afirmatif untuk melindungi perekonomian rakyat kecil di tengah pelemahan ekonomi akibat virus corona.
Dia menerangkan, saat ini masyarakat memerlukan perlakuan khusus, terutama buruh tani, perkebunan, dan nelayan yang paling rentan terkena dampak ekonomi akibat social distancing.
Untuk itu, dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera memberikan bantuan langsung bagi para petani, buruh dan nelayan.
Baca: Redam Dampak Corona, Menkeu akan Evaluasi Kebijakan Ekonomi
“Buruh tani, nelayan, buruh di sektor perkebunan diberikan uang makan oleh negara Rp 125.000 per pekan atau Rp 500.000 sebulan selama tiga atau empat bulan ke depan,” ujarnya, Sabtu (21/3).
Selain itu, dia meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan khusus dalam pengalokasian dana desa. Dia menilai, dana desa bisa dilonggarkan hingga 70-80 persen untuk jaring pengaman sosial yang memperkuat gotong royong sosial di perdesaan.
Dia berpendapat, dana desa bisa dialihkan untuk program pembelian produk pangan hasil panen produk pertanian desa yang belum bisa dipasarkan. Kemudian, hasil pembelian tersebut digunakan sebagai stok pangan desa.
“Inilah nanti yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin di desa,” ucapnya.
Dia menuturkan, langkah tersebut perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di desa yang merupakan lapisan paling besar dari struktur rakyat Indonesia.
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak masyarakat untuk tetap bersikap optimis di tengah gejolak akibat penyebaran virus corona.
“Kalau penularan corona di Wuhan bisa direduksi atau terhenti, hal yang sama juga bisa terjadi di negara lain, termasuk Indonesia. Karena itu, masyarakat Indonesia jangan pesimis, tetapi sebaliknya, tetaplah optimis,” kata dia.
Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh negara dalam situasi seperti sekarang adalah menerapkan sejumlah kebijakan stimulus agar perekonomiannya tidak mengalami kerusakan yang kelewat serius. (sh/market.bisnis/kompas)
