Jakarta, LiputanIslam.com— Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah pada Januari 2020 meningkat 0,82 persen atau sebesar Rp 39 triliun menjadi Rp 4.817 triliun.
Dengan naiknya utang pemerintah, rasio utang saat ini menjadi 30,21 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut masih di bawah batas yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 60 persen.
Kemenkeu mencatat, mayoritas utang pemerintah berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebanyak 84,4 persen atau senilai Rp 4.065 triliun. Sedangkan 15,61 persen sisanya berasal dari pinjaman sebesar Rp 751,9 triliun.
Baca: Utang Pemerintah per 31 Desember 2019 Capai Rp 4.778 Triliun
Secara rinci, pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 9,56 trilliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 751,90 triliun. Dalam hal ini, nominal pinjaman luar negeri turun Rp 46,32 triliun dari Rp 788,86 triliun pada Januari 2019 menjadi Rp 742,34 triliun pada Januari 2020.
Sementara nominal pinjaman luar negeri terbagi menjadi pinjaman bilateral sebesar Rp 289,07 triliun, multilateral Rp 414,86 triliun, dan commercial bank Rp 38,41 triliun.
Adapun SBN terdiri dari SBN domestik sebesar RP 2.990,47 triliun dan SBN valuta asing Rp 1.075,19 triliun. SBN domestik terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 2.455,15 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp 535,31 triliun.
Selain itu, Kemenkeu juga mencatat defisit APBN pada Januari 2020 sebesar Rp 46,1 triliun atau 0,21 persen dari PDB. Defisit tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 45,1 triliun atau 0,29 persen dari PDB.
Defisit pada Januari 2020 terjadi karena penerimaan negara lebih rendah dibandingkan belanja negara. Penerimaan negara hanya sebesar Rp 103,7 triliun atau 4,6 persen dari Target APBN 2020 sebesar Rp 2.333.2 triliun. Sedangkan, belanja negara mencapai 6,5 persen dari target APBN 2020 sebesar Rp 2.540,4 triliun. (sh/cnnindonesia/katadata)