Jakarta, LiputanIslam.com— Direktur Utama PT Garam (Persero) Budi Sasongko mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi anjloknya harga garam dalam negeri.
Dia menyebutkan, salah satu yang bisa dilakukan adalah mewajibkan industri menyerap garam rakyat. Menurutnya, industri bisa menggunakan garam rakyat atau garam PT Garam (Persero) dalam produksinya, seperti dalam industri makanan, tekstil, dan lainnya.
“(Produk) PT Garam pun bisa untuk sosis bisa untuk kecap. Kita tidak anti-impor. Impor memang perlu karena masih kurang untuk industri ini. Tapi paling tidak kewajiban teman-teman importir ini juga adil dalam menyerap garam dalam negeri ini,” ujarnya, Selasa (21/1).
Baca: PT Garam: Impor Garam Sebabkan Harga Garam Anjlok
Dia mencontohkan, untuk industri kertas yang misalkan meproduksi 250 ton per tahun, maka industri bisa mengambil 10 persen sampai 20 persen dari garam lokal. Kemudian, untuk aneka pangan yang misalkan memproduksi 500 ribu ton, maka bisa mengambil 25 persennya.
“Masa yang makanan juga menggangu terhadap peralatan produksi mereka? Kan enggak,” ucapnya.
Selain itu, dia menyarankan agar pemerintah membuat harga acuan garam, seperti yang dilakukan untuk beras. Dengan begitu, harga garam rakyat bisa terkendali.
“Harusnya pemerintah memberikan harga dasar untuk garam,” tuturnya.
Saat ini, harga garam rakyat tercatat antara Rp 300 per kilogram (kg) sampai dengan Rp 600 per kg. Bahkan, di sejumlah daerah, harga garam mencapai Rp 150 per kg. Anjloknya harga garam ini membuat petani garam dan PT Garam Persero mengalami kerugian. (sh/kompas/cnbcindonesia)