Dampak dan Keuntungan Omnibus Law, Buruh VS Pemerintah

0
144

Sumber: tirto.id

LiputanIslam.com— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin (5/10) dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021. Pengesahan ini menimbulkan kontroversi dan mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk buruh.

Secara keseluruhan, RUU Cipta Kerja yang kini sudah disahkan menjadi UU Ciptak Kerja memiliki 11 klaster pembahasan yaitu, penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, dan kemudahan berusaha.

Baca: Komnas HAM Minta Pemerintah dan DPR Tunda Bahas Omnibus Law

Selanjutnya adalah dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim, UU Cipta Kerja ini  memberikan berbagai keuntungan dan manfaat bagi masyarakat dan buruh.

Pertama, UU Cipta Kerja melindungi pekerja korban PHK yang dimuat dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam program ini, para korban PHK diberikan insentif uang tunai dan pelatihan kerja.

“Ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang berikan manfaat cash benefit, dan pelatihan untuk upgrading atau reskilling. Serta askses informasi pasar tenaga kerja,” kata dia, Senin (5/10).

Kedua, hak cuti haid dan hamil tidak dihapuskan. Airlangga mengatakan dua hak ini telah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

“Undang-undang ini tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan,” ujarnya.

Ketiga, pengurusan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha UMKM. Dia menuturkan, biaya pengurusan sertifikasi halal akan ditanggung pemerintah.

“Terkait sertifikasi halal pemerintah menanggung biaya sertifikasi halal untuk usaha menengah dan kecil,” ucapnya.

Keempat, kemudahan perizinan kapal nelayan. UU Cipta Kerja mempermudah proses perizinan kapal melalui satu pintu, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Untuk nelayan yang sebelumnya proses perizinan kapak ikan melalui beberapa instansi dengan undang-undang ini cukup diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tuturnya.

kelima, percepatan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah akan membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat.

Keenam, penyediaan lahan melalui bank tanah. Dengan UU ini, pemerintah akan membentuk bank tanah yang tugasnya mendistribusikan tanah untuk keperluan masyarakat.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai, ketentuan yang ada dalam UU Cipta Kerja menggerus hak-hak buruh. Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan, UU Cipta kerja merugikan hak kaum buruh dan berdampak pada kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial.

Ada beberapa poin yang ditolak oleh KSP. Pertama, pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

“Ketentuan mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang akan membayar pesangon sebesar 6 bulan upah tidak masuk akal. Dari mana sumbernya?” kata Iqbal, Rabu (7/10).

Kedua, pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Dalam Omnibus Law, PHK dapat terjadi dengan alasan efisiensi dan buruh yang mangkir. Sedangkan, definisi mangkir tidak diberikan penjelasan secara tegas. Sebelumnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi, PHK dengan alasan efisiensi hanya bisa dilakukan ketika perusahaan tutup secara permanen.

Ketiga, upah buruh yang dihitung per jam. Iqbal menjelaskan, perubahan Pasal 88B UU 13 Tahun 2003 memungkinkan pembayaran upah dlakukan dengan skema per jam. Hal ini bisa membuat upah buruh dalam sebulan di bawah nilai upah minimum.

“Jika ini diterapkan, pengusaha bisa seenaknya secara sepihak menentukan jumlah jam kerja buruh. Peran negara untuk melindungi rakyat kecil yang hanya mengandalkan upah minimum dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya menjadi hilang” ujarnya.

Keempat, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup. Salah satu ketentuan dalam Omnibus Law menghapus batasan terhadap outsourcing. Jika hal ini diterapkan, buruh tidak mendapatkan kepastian kerja.

“Ketika outsourcing dibebaskan, berarti tidak ada job security atau tidak ada kepastian kerja bagi buruh Indonesia,” ucapnya.

Kelima, tidak ada batasan pekerja kontrak. Perubahan pasal 59 UU 13 tahun 2003, batasan waktu kontrak tidak lagi diatur sehingga memungkinkan adanya kontrak seumur hidup.

keenam, UMK bersyarat dan Upah Miminum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus. Menurut Iqbal, penghapusan UMSK itu tidak adil karena akan menyamakan semua sektor industri. Padahal, upah minimum berbeda-beda nilainya sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara. (sh/kompas/tempo/pikiran-rakyat/tribunnews)

 

DISKUSI: