LiputanIslam.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta DPR dan pemerintah menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah penanganan pandemik COVID-19 yang membutuhkan perhatian seluruh elemen bangsa.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja pada saat wabah COVID-19 berpotensi menjauhkan upaya pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.
“Berdasarkan kajian Komnas HAM RI, substansi RUU Cipta Kerja masih memiliki berbagai catatan dan kelemahan, baik aspek paradigmatik dan aspek substanstif yang berpotensi menganggu upaya pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM,” ujar Choirul Anam.
Kelemahan itu di antaranya menurunkan standar hidup layak dan adil warga negara, mengancam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Selanjutnya perubahan paradigmatik dalam politik penghukuman yang diskriminatif serta tidak memberikan efek jera untuk korporasi pelanggar hukum.
Komnas HAM berharap DPR dan/atau pemerintah membuka RUU Cipta Kerja dan memastikan akses bagi publik untuk menegakkan asas transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
Baca juga: Sekjen: Anggaran DP Kendaraan Anggota DPR 2020 Dialihkan ke Penanganan COVID-19
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun meminta kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) karena saat ini sumber daya bangsa sedang berjuang mengatasi pandemik COVID-19.
Komnas HAM meminta perlu kajian mendalam dan partisipasi publik untuk memberikan respons atas RKUHP tersebut. Sehingga, Presiden dan DPR perlu memberikan waktu yang memadai agar hak masyarakat untuk berpartisipasi terpenuhi. (Ay/Antara/iNews)