Jakarta, LiputanIslam.com— Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) menolak rencana pemerintah untuk mengubah perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Pemerintah telah merumuskan perhitungan UMP baru berdasarkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Perhitungan tersebut akan dituangkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Akan tetapi, presiden ASPEK Mirah Sumirat mengatakan, perubahan perhitungan UMP ini akan membuat upah pekerja semakin kecil dibandingkan dengan formula sebelumnya. Jika UMP semakin turun, maka pekerja semakin miskin.
Baca: Pemerintah akan Rombak Perhitungan UMP
“Semakin menurunkan, semakin memperkecil, memiskinkan,” kata Mirah, Jumat (31/1).
Selain itu, menurutnya, formula UMP yang baru akan meningkatkan ketimpangan upah pekerja. Sebab, dalam formula baru, upah dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.
Dengan demikian, upah pekerja akan berbeda-beda karena pertumbuhan ekonomi di setiap daerah tidak sama. Dia menilai, jika formula ini tetap diterapkan, maka akan memiskinkan pekerja di daerah.
“(UMP) formula baru) akan lebih murah, karena tidak ada sektor industri, justru itu akan lebih memiskinkan pekerja atau buruh Indonesia ke depannya,” kata dia.
Dia juga berpendapat, kebijakan baru ini tidak punya standar yang pasti. Pasalnya, pemerintah akan menerepakan perhitungan UMP yang baru pada pekerja baru dan formula tersebut tidak diberlakukan jika pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu minus.
“kalau seperti itu tidak ada acuan yang pasti, masuk area abu-abu, bisa dimainkan, bisa sesuka-suka,” ujarnya. (sh/cnbcindonesia/cnnindonesia)