Jakarta, LiputanIslam.com— Pemerintah berencana merubah formula Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi pekerja. Perubahan ini akan dimasukkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, UMP nantunya akan mengacu pada laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.
“Nanti ada pertumbuhan ekonomi daerah. (inflasi) ada ini sendiri, rumusan sendiri. Ada formulasi, tapi nanti disampaikan lagi,” kata Fadjroel, Kamis (31/1).
Fadjroel mengungkapkan, formula baru ini akan berlaku bagi pekerja baru. Jadi, karyawan lama masih akan menggunakan formula sebelumnya yang dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ada formulasi baru, pokoknya satu yang berubah tentang pertumbuhan daerah. Itu akan ada, tapi itu hanya berlaku untuk pekerja baru. Bukan pekerja lama,” ungkapnya.
Dia menerangkan, meskipun UMP akan dirombak, secara garis besar tidak ada perubahan sistem ketenagakerjaan. Selain itu, perubahan formula tidak akan menjadikan UMP lebih rendah dari sebelumnya karena perubahan harus sesuai dengan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau ketenagakerjaan, nggak berubah. Tidak boleh upah minimum pekerja lebih rendah daripada yang sebelumnya, nggak boleh. Setiap perubahan UU apapun, harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Dia menyampaikan, penerapan formula akan dikecualikan untuk daerah yang pertumbuhan ekonominya berkontraksi atau minus. Misalkan, jika pertumbuhan ekonomi di Semarang minus, maka penentuan UMP tidak didasarkan pada formula yang baru.
Akan tetapi, dia tidak menyebutkan formula apa yang akan digunakan untuk daerah yang pertumbuhan ekonominya minus.
“Kalau pertumbuhan daerahnya terkoreksi maka tidak bsia dipakai,” ucapnya. (sh/cnbcnindonesia/cnnindonesia)