LiputanIslam.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta agar pemerintah mengkaji secara matang wacana untuk melakukan relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
“Relaksasi penerapan PSBB harus dikaji secara matang, dengan beberapa pertimbangan strategis,” ujar Nabil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (3/5).
Hal tersebut dia sampaikan berkaitan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut bahwa pemerintah sedang memikirkan adanya relaksasi PSBB sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat pemberlakukan PSBB.
Nabil menilai pemerintah harus mengingat kembali tujuan utama pelaksanaan PSBB, yakni untuk menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Apabila nantinya relaksasi PSBB tetap diberlakukan, Nabil meminta pemerintah untuk menerapkan aturan ketat terkait pembatasan jarak dan kewajiban penggunaan masker.
Dia mengakui, adanya penerapan PSBB di sejumlah wilayah membuat roda perekonomian masyarakat melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga.
Sementara, Istana menilai relaksasi PSBB bisa dilakukan jika penurunan kasus Corona di Indonesia signifikan.
Baca juga: Mendagri: Pemerintah Siapkan Dua Opsi Khusus Hadapi COVID-19
“Secara protokol karantina kesehatan masyarakat, relaksasi hanya bisa dilakukan jika terdapat tren penurunan dalam kerangka epidemiologis yang dapat dicerminkan, salah satunya lewat model statistik yang dapat dijadikan tren model, ini dalam kerangka ilmu public health tentu memakan waktu paling tidak 14 hari setelah tren awal penurunan,” ujar Tenaga Ahli Utama Kepresidenan KSP Dany Amrul Ichdan saat dihubungi.
Dany menilai usulan pelonggaran itu harus didasari alasan yang kuat. Hal ini untuk mencegah adanya gelombang kedua penyebaran virus Corona. (Ay/Antara/Detik)