Penawaran Investasi Bodong Meningkat di Tengah Pandemi

0
166

Sumber: detik.com

LiputanIslam.com— Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengatakan penawaran investasi bodong mengalami peningkatan di tengah pandemi.

Komisioner BPKN Firman Turmantara Endipradja mengungkapkan, dengan meningkatknya penggunaan internet di masa pandemi, para pelaku usaha memanfaatkan media sosial untuk menikam korbannya.

“Seperti perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, media sosial dimanfaatkan oleh pelaku investasi ilegal (bodong) dalam menjerat korbannya,” kata Komisioner BPKN Firman Turmantara Endipradja, Minggu (27/9).

Baca: BPKM: Tingginya Upah Minimum Hambat Investasi

Media sosial menjadi tempat yang ampuh bagi perusahaan investasi bodong untuk memasarkan produknya secara komprehensif. Jumlah korbannya sangat besar dan nilai kerugiannya mencapai ratusan miliar.

Masyarakat tergiur untuk berinvestasi karena para pelaku menawarkan keuntungan yang besar. Apalagi saat ini masyarakat mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi sehingga mencari alternatif penghasilan, seperti melakukan nvestasi.

“Kebanyakan konsumen tergoda oleh profit yang menggiurkan dalam perangkan investasi bodong,” ucapnya.

Hal ini juga disampaikan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira. Dia menyampaikan, Investasi bodong banyak bermunculan di tengah pandemi dengan menawarkan keuntungan yang tinggi.

“Jadi di masa pandemi ini juga masih banyak bermunculan investasi-investasi itu yang menawarkan bonus, menawarkan reward yang sebenarnya secara skema bisnisnya tidak rasional untuk mendapatkan reward yang cukup besar,” tuturnya.

Menurutnya, masyarakat harus mempelajari dulu model bisnis yang ditawarkan sebelum melakukan investasi. Jika ada kegiatan yang mencurigakan, masyarakat bisa melaporkan ke otoritas terkait, seperti Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan.

“Nah ini yang perlu jadi perhatian masyarakat ya. Jangan mudah tergiur, kemudian juga harus cross chek ya. Harus segera proaktif melaporkan kepada otoritas karena kemampuan dari OJK juga terbatas,” ujarnya. (sh/detik/liputan6)

 

DISKUSI: