LiputanIslam.com— Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 akan terkontraksi. Artinya, resesi sudah di depan mata karena Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, resesi bisa memicu gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dengan terjadinya gelombang masif PHK, pendapatan dan daya beli masyarakat akan semakin tergerus. Untuk itu, menurutnya, pemerintah harus sigap untuk memberikan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat.
Baca: Indonesia Dipastikan Resesi, Ini Dampaknya bagi Masyarakat
“Pemerintah harus merespon dengan perluasan cakupan bantua sosial, alokasinya ditambah dan distribusinya dipercepat,” kata Faisal, Rabu (23/9).
Dia menuturkan, bantuan pemerintah harus bisa menyasar masyarakat secara luas, khususnya yang paling terdampak pandemi seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jumlah pengusaha mikro itu mencapai 63 juta. Namun, bantuan dana tunai untuk pelaku usaha mikro targetnya baru 12 juta.
“Padahal jumlah pengusaha mikro itu seluruhnya mencapai 63 juta,” ucapnya.
Selain itu, bantuan untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta harus bisa menyasar pada pekerja informal. Sebab, program tersebut mengandalkan data kalangan pekerja formal.
Senada dengan Faisal, Ekonom Indef Bhima Yudhistira menyampaikan, pemerintah harus segera menambah jumlah penerima nilai BLT untuk pengangguran, korban PHK, dan pekerja informal.
“Nominal BLT harus lebih besar dari sebelumnya. Idealnya Rp 1,2 juta per orang per bulan selama tiga sampai enam bulan,” ujarnya. (sh/tempo/cnnindonesia)