LiputanIslam.com— Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan akan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta pada Senin 14 September 2020.
Pemberlakukan PSBB tersebut seiring dengan kondisi pandemi Covid-19 di Ibu Kota telah mengkhawatirkan. Keputusan tersebut berdasarkan tiga poin pertimbangan, yaitu angka kematian yang terus meningkat, ketersediaan tempat tidur isolasi, dan ruang ICU untuk merawat pasien Covid-19.
“Jadi dari 3 data: angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU khusus Covid, menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada pada kondisi yang darurat,” kata Anies, Rabu (9/9).
Baca: Anggota DPR: Relaksasi PSBB Harus Dikaji Matang
Akan tetapi, kebijakan Anies mendapatkan protes dari sejumlah Menteri Jokowi. Mereka khawatir dampak PSBB akan membuat perekonomian yang saat ini trennya sedang membaik jatuh.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, tren kinerja industri dalam beberapa bulan terakhir sudah relatif membaik. Jika PSSB diberlakukan kembali, kinerja industri nasional pasti akan terpengaruh.
“DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali memengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di RI, apalagi kalau diikuti provinsi lain yang kembali menerapkan PSBB ketat. Kami melihat industri yang sudah menggeliat ini, kami khawatir mendapat tekanan,” tutur Agus, Kamis (10/9).
Menteri Perdagangan Agu Suparmanto mengatakan, penerapan PSBB akan mengganggu jalur distribusi. Padahal, jalur distribusi harus lancar agar perekonomian tetap berjalan.
“Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB RI,” ujarnya.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pengumumam PSBB jilid II telah menimbulkan ketidakpastian pada pasar saham terutama IHSG.
“Kita harus lihat gas dan rem ini. kalau direm mendadak kita harus menjaga kepercayaan public karena eknomi tidak semua faktor fundamental tapi ada sentiment,” ungkapnya. (sh/tirto/tempo)