LiputanIslam.com— Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi rasio utang Indonesia pada akhir 2020 naik menjadi 37,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pembengkakan terjadi setelah defisit anggaran diperlebar menjadi 6,34 persen terhadap PDB sesuai Perpres 72/2020.
“Defisit 6,34 persen pada 2020, debt to GDP rasionya akan mencapai 37,6 persen dan ini memang jadi resiko dan perlu dipantau,” kata Febrio, Rabu (19/8).
Baca: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 6.047 Triliun pada Kuartal II 2020
Pada awal tahun, rasio utang pemerintah sudah mencapai 30,21 persen terhadap PDB atau setara dengan Rp 4.817,55 triliun. Kemudian, angka tersebut naik pada Juni 2020 menjadi 32,67 persen terhadap PDB. Posisi utang tersebut setara dengan Rp 5.264,07 triliun.
Febrio memprediksi peningkatan rasio utang kemungkinan akan berlanjut sampai 2021. Sebab, pemerintah masih akan menetapkan defisit anggaran cukup besar di kisaran 5,5 persen PDB atau setara Rp 971,2 triliun.
Hal tersebut membuat rasio utang terhadp PDB sampai akhir tahun 2021 meningkat lagi karena defisit tahun 2021 belum bisa diturunkan cukup signifikan dari posisi 6,34 persen di 2020.
“Postur RAPBN 2021. Defisit Rp 971,2 triliun setara 5,5 persen PDB. Dalam konteks ini akan mengakibatkan debt to GDP ratio naik lagi jadi sekitra 40 persen GDP. Tadi kan, sudah di 37,6 persen PDB,” ujarnya.
Menurutnya, risiko ini mau tidak mau harus diambil karena pemerintah masih perlu melanjutkan program pemulihan ekonomi dan penanggulangan Covid-19. Untuk 2021, pemerintah sudah menambah alokasi belanja untuk bidang kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun atau setara dengan 6,2 persen terhadap PDB.
Kemudian, anggaran pendidikan sebesar Rp 549,5 triliun atau 20 persn dari total belanja di APBN, pembangunan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) sebesar Rp 30,5 triliun, dan pembangunan infrastruktur sebesar RP 414 triliun. (sh/tirto/cnnindonesia)