Gaza, LiputanIslam.com – Delegasi Gerakan Jihad Islam Palestina mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, di Jalur Gaza di tengah memanasnya situasi terkait rencana pemilu parlemen Palestina yang bermasalah di kota Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem).
Kantor berita Palestina, Samaa, Rabu (21/4), melaporkan bahwa dalam pertemuan itu banyak tema yang didiskusikan, termasuk hubungan kedua pihak di semua bidang, terutama resistensi terhadap konspirasi Israel dan terhadap kampanye normalisasi hubungan Arab dengan Israel.
Keduanya menekankan urgensi penyatuan barisan untuk memperkuat opsi resistensi, dan dalam pernyataan yang telah dirilis disebutkan bahwa kedua pihak mempelajari situasi politik dan lapangan serta memuji resistensi penduduk kota Quds terhadap upaya Judaisasi kota ini oleh Rezim Zionis Israel.
Hamas dan Jihad Islam menekankan konsolidasi faksi-faksi pejuang, kesiapan mereka menghadapi tantangan, dan dukungan kepada resistensi di semua bidang. Keduanya juga menilai upaya pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel sebagai amanat yang terpikul di pundak para pejuang resistensi.
Pertemuan itu dihadiri Khalid al-Batash dari Jihad Islam serta Fathi Hamas dan Suhail al-Hindi dari Hamas.
Sementara itu, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) mengancam Israel dengan intifada baru Palestina.
Mohammad Al-Ghoul, anggota Komite Pusat PFLP, menegaskan bahwa jalan untuk melawan penolakan Rezim Zionis terhadap penyelenggaraan pemilu Palestina di Quds adalah dimulainya intifada secara meluas, bukan penundaan pemilu.
Dia menyatakan bahwa Rezim Zionis ingin menceraikan Quds dari bagian-bagian Palestina lainnya, sementara pemilu Palestina tanpa Quds tak bisa diterima.
Al-Ghoul meminta masyarakat dunia dan lembaga-lembaga peduli HAM dunia menekan Israel agar rezim penjajah Palestina ini membiarkan penyelenggaraan pemilu Palestina di Quds.
Senada dengan ini Taysir Khalid, anggota Dewan Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menegaskan bahwa pemilu parlemen Palestina tak boleh ditunda ataupun dibatalkan.
“Jangan sampai menyerah kepada ‘veto’ Israel,” tegasnya, Rabu.
Khalid menyebutkan bahwa Israel berusaha mencegah pemilu di Quds karena rezim Zionis menganggapnya sebagai ibu kota Israel, dan dalam rangka ini pula Israel berusaha menyukseskan Perjanjian Abad ini serta menjalin perjanjian normalisasi dengan sejumlah rezim Arab.
Menurutnya, upaya Israel mencegah pemilu di Quds menjadi tantangan nyata bagi semua kelompok nasionalis dan Islamis Palestina.
Dia memperingatkan bahwa pembatalan ataupun penundaan pemilu hanya akan memperparah perselisihan, mengarahkan Palestina kepada kondisi suram, dan menimbulkan frustasi pada warga Palestina.
Sementara itu, para pejabat pemerintah otonomi Palestina, termasuk Nabil Shaats, penasehat Presiden Mahmoud Abbas, menyatakan bahwa jika upaya Palestina di gelanggang internasional untuk menekan Israel agar menyetujui penyelenggaran pemilu di Quds gagal maka pemilu akan ditunda. (mm/samaa/safa)
Baca juga: