Rouhani Minta Eropa Melawan “Terorisme Ekonomi” AS Terhadap Iran

0
82

Teheran, LiputanIslam.com –   Presiden Iran Hassan Rouhani mendesak negara-negara Eropa agar melawan “terorisme ekonomi” Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dan memenuhi kewajiban mereka sesuai kesepakatan nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditandatangani Iran dan enam negara terkemuka dunia pada tahun 2015.

Desakan itu dinyatakan Rouhani di Teheran pada Senin sore (10/6/2019), dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas yang berkunjung ke Iran dan telah menemui sejawatnya Mohammad Javad Zarif pada hari sebelumnya.

“Kami mengharapkan kesediaan Eropa berdiri dan melawan terorisme ekonomi AS terhadap bangsa Iran dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan JCPOA,” ungkap Rouhani kepada Heiko Maas.

Baca: Dua Masjid Dirusak di Jerman, Alquran Dirobek-robek

Dia mengingatkan bahwa setelah AS keluar dari perjanjian itu, Iran sebenarnya bisa saja melakukan hal yang sama sesuai Pasal 36 JCPOA, tapi lebih memilih untuk tetap bersabar dan memberi kesempatan kepada para penandatangan lain.

Kementerian Luar Negeri Jerman Kamis pekan lalu menyatakan  bahwa kunjungan Maas ke Iran utamanya adalah untuk mengupayakan penyelamatan JCPOA, menyusul penarikan AS secara sepihak dari kesepakatan ini pada Mei tahun lalu.

Di bawah JCPOA, Iran berjanji membatasi program nuklirnya dengan imbalan penghapusan sanksi terkait nuklir yang dikenakan terhadap Teheran.

Baca: Iran Tegaskan Tak Perlu Izin Siapapun Dalam Pengembangan Daya Pertahanan

Presiden AS Donald Trump menarik negaranya keluar dari JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi keras terhadap Iran sehingga AS mendapat kecaman internasional.

Pada peringatan pertama penarikan AS dari perjanjian nuklir, Iran mengumumkan akan menangguhkan pelaksanaan beberapa komitmennya kepada JCPOA, akan berhenti mengekspor kelebihan uranium dan air berat, dan menetapkan jangka waktu 60 hari untuk lima pihak yang tersisa dalam kesepakatan itu untuk mengambil langkah-langkah praktis guna memastikan kepentingannya dalam menghadapi sanksi AS. (mm/presstv)

DISKUSI: