Pemerintah Libya Resmi Minta Intervensi Militer Turki untuk Melawan Pasukan Haftar

0
113

Tripoli, LiputanIslam.com –  Pemerintahan Kesepakatan Nasional (Government of National Accord/GNA) yang dipimpin Fayez al-Sarraj di Tripoli, Libya, secara resmi meminta kepada Turki dukungan militer darat, laut, dan udara untuk melawan Tentara Nasional Libya (Libyan National Army/LNA) yang dipimpin Marsekal Lapangan Khalifa Haftar.

Hal tersebut dinyatakan oleh seorang pejabat Libya di Tripoli, Kamis (26/12/2019), seperti dikutip Sky News.

Sebelumnya di hari yang sama, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan parlemen negaranya kemungkinan pada 8 dan 9 Januari 2020 akan mengesahkan mandat pengiriman tentara ke Libya.

Kantor berita Turki, Anatolia, menyebutkan bahwa mandat itu akan disahkan setelah pembukaan sidang parlemen bulan depan “untuk memenuhi undangan GNA” yang diakui oleh PBB.

Dalam pidatonya kepada anggota faksi Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki, Erdogan mengatakan “Kami akan memberikan semua jenis dukungan kepada pemerintah Tripoli dalam perjuangannya melawan jenderal pemberontak (Khalifa Haftar) yang didukung oleh berbagai negara Eropa dan Arab.”

Baca: Erdogan Tegaskan lagi Kemungkinan Turki Kirim Pasukan ke Libya

Di pihak lain, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi kembali menegaskan dukungannya kepada pasukan Haftar sembari menyatakan penolakannya terhadap intervensi militer asing di Libya.

Sejak 4 April lalu, Tripoli dan kawasan sekitarnya menjadi ajang pertempuran setelah pasukan Haftar melancarkan serangan untuk mengendalikannya, di tengah kecaman internasional yang meluas, kegagalan berulang-ulang pasukan Haftar, dan kekhawatiran akan terpupusnya solusi politik bagi krisis Libya.

Libya dewasa ini terbelah dalam dua kubu kekuasan; satu GNA yang diakui PBB, dipimpin Perdana Menteri Fayez Mustafa al-Sarraj, bermarkas di ibu kota, Tripoli, dan didukung Turki; dan yang lain adalah LNA yang terdiri atas kelompok-kelompok milisi yang dipimpin Khalifa Belqasim Haftar serta didukung Mesir dan Uni Emirat Arab (UEA). (mm/raialyoum)

DISKUSI: