Ankara, LiputanIslam.com – Parlemen Turki menyetujui rancangan undang-undang yang memungkinkan dukungan militer, termasuk pengiriman pasukan, ke Libya untuk mendukung pemerintah di Tripoli yang diakui oleh PBB.
Sebanyak 325 anggota parlemen, Kamis (2/1/2019), memilih mendukung rancangan tersebut, yang diajukan setelah pemerintah Libya meminta bantuan kepada Turki untuk melawan serangan pasukan Khalifa Haftar, sementara anggota yang tidak mendukung berjumlah 184 orang.
Setelah parlemen Turki menyetujui rancangan tersebut, Presiden negara ini, Recep Tayyip Erdogan, melakukan pembicaraan via telefon dengan mitranya di AS Donald Trump mengenai perkembangan regional, terutama Libya dan Suriah.
Pada kesempatan itu Trump memperingatkan bahaya “campur tangan asing” di Libya, sedangkan Erdogan menekankan jalur diplomatik dalam penyelesaian berbagai persoalan regional. Keduanya juga menyatakan prihatin atas serangan-serangan terhadap kepentingan AS di Irak.
Baca: Erdogan Tegaskan lagi Kemungkinan Turki Kirim Pasukan ke Libya
Seperti diketahui, Libya terbelah dalam dua kubu kekuasan; satu adalah Pemerintahan Kesepakatan Nasional (Government of National Accord/GNA) yang dipimpin Perdana Menteri Fayez Mustafa al-Sarraj dan bermarkas di ibu kota, Tripoli; dan yang lain Tentara Nasional Libya (Libyan National Army/LNA) yang terdiri atas kelompok-kelompok milisi yang dipimpin Marsekal Lapangan Khalifa Belqasim Haftar.
Sejak 4 April lalu, Tripoli dan kawasan sekitarnya menjadi ajang pertempuran setelah pasukan Haftar melancarkan serangan untuk merebutnya.
Keputusan parlemen Turki tersebut mendapat kecaman dari Mesir dan Aljazair yang menegaskan penentangan terhadap campur tangan asing di Libya.
Gerakan Rakyat Nasional Libya juga mengecam keputusan parlemen Turki tersebut dan menganggapnya sebagai campur tangan secara terbuka terhadap urusan internal Libya.
“Ini tidak akan terjadi jika konspirasi yang dilakukan oleh pasukan NATO pada 2011 tidak berhasil,” ungkap gerakan tersebut. (mm/raialyoum)