Quds, LiputanIslam.com – Seorang pilot Israel yang pernah berpartisipasi dalam pengeboman reaktor nuklir Irak pada tahun 1981 mengancam akan membunuh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, jika Netanyahu terus menerapkan rencana reformasi peradilan, yang oleh pihak oposisi disebut sebagai “kudeta”.
“Jika perdana menteri mendapatkan kekuatan diktator, dia dan para menterinya harus dibunuh,” tulis Kolonel (purn.) Ze’ev Raz, salah satu pemimpin gelombang aksi protes terhadap Netanyahu.
Menanggapi seruan itu, partai Likud yang dipimpin Netanyahu di Twitter menyatakan, “Hasutan terhadap Perdana Menteri Netanyahu memecahkan puncak kegilaan. Kami dikejutkan oleh seruan Ze’ev Raz untuk pembunuhan Perdana Menteri Netanyahu dan para menteri. Shin Bet dan polisi harus segera bertindak untuk menangkapnya dan para penghasut lainnya terhadap Perdana Menteri Netanyahu.”
Polisi Israel belakangan mengeluarkan pernyataan resmi yang mengumumkan bahwa komandannya, Yaakov Shabtai, telah memutuskan bahwa setiap unggahan “semacam ini” di media sosial dan media akan diselidiki.
Dia menambahkan, “Polisi Israel tidak akan mentolerir publikasi yang menghasut dalam bentuk apa pun, dan siapa pun yang menerbitkan atau mengekspresikan dirinya dengan cara yang mengancam dan menghasut untuk menyakiti tokoh masyarakat akan diselidiki dengan peringatan, dan jika ditemukan bahwa dia telah melakukan tindak pidana, dakwaan akan diajukan terhadapnya.”
Polisi Israel menyatakan “tidak akan merampas kebebasan siapa pun untuk berdemonstrasi di negara demokratis, tapi pada saat yang sama kami tidak akan mengizinkan ujaran berbau kekerasan, provokasi, dan intimidasi.”
Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, turut mengutuk ancaman pembunuhan Netanyahu, dan di Twitter menyatakan, “Setiap hasutan dan kekerasan hanya merugikan perang untuk menyelamatkan negara. Saya menyerukan kepada semua orang yang mencintai negara untuk berdemonstrasi, memprotes dan turun ke jalan, tetapi tegakkan hukum, jangan mengarah pada kekerasan.”
Pada Sabtu malam (4/2), puluhan ribu orang Israel kembali berdemonstrasi di Tel Aviv dan kota-kota lain untuk memprotes rencana pemerintah mereformasi peradilan.
Bulan lalu, Menteri Kehakiman Israel Levin mengumumkan rencananya untuk mereformasi peradilan, yang oleh pihak oposisi digambarkan sebagai “kudeta”, sementara Perdana Menteri Netanyahu membelanya dengan mengatakan bahwa hal itu bertujuan untuk memulihkan keseimbangan antarpihak berwenang.
Rencana kontroversial itu bertujuan membangun kontrol pemerintah atas komite penunjukan hakim dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung (otoritas kehakiman tertinggi Israel). (mm/maan)
Baca juga: