Qum, LiputanIslam.com – Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran Mayjen Mohammad Bagheri menuding AS dan Israel menggalang konspirasi untuk menunggangi gelombang unjuk rasa di Libanon dan Irak demi mendatangkan pemerintahan yang bersedia membuntuti keduanya.
Dalam sebuah festival militer di kota Qum, Iran, Bagheri menjelaskan bahwa gelombang unjuk rasa di Irak berlanjut sejak 1 Oktober lalu dan telah menjatuhkan korban tewas lebih dari 250 orang, sedangkan unjuk rasa rasa di Libanon yang bermula sejak 17 Oktober lalu telah menyebabkan Saad Hariri mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri.
“AS dan Israel ingin menjauhkan bangsa Irak dan Libanon dari otoritas masing-masing, namun otoritas keagamaan dan rakyat di negara-negara ini melawan konspirasi itu,” ujarnya.
Aksi protes berlangsung di Lebanon sejak 17 Oktober lalu. Massa mengecam kenaikan pajak dalam anggaran 2020, dan kemudian menuntut para elit politisi yang ada selama ini agar menyingkir.
Setelah gelombang demo berlangsung lebih dari 20 hari, krisis tampaknya terhenti karena semua kelompok tetap teguh pada sikap masing-masing di tengah kekhawatiran akan semakin memburuknya situasi negara yang terdera krisis ekonomi terburuk sejak perang saudara 1975-1990 ini.
Baca: Layaknya Daesh, Plot Baru AS di Irak Akan Menuai Kegagalan
Hariri mengundurkan diri dari pemerintahannya pada 29 Oktober, sedangkan elit penguasa lain bertahan pada posisinya bersama janji Presiden Michel Aoun untuk membangun negara sipil, mereformasi ekonomi, dan memerangi korupsi melalui penyelidikan yang “tidak akan mengecualikan pejabat mana pun.”
Sedangkan di Irak, aksi protes masih berlangsung sejak awal Oktober lalu, namun Perdana Menteri Adel Abdul-Mahdi menolak mundur, dan menggantungkan suksesi pada kesepakatan berbagai elemen politik. Dia mengingatkan bahwa pengunduran diri tanpa “alternatif cepat dan cepat” akan membuat masa depan Irak yang kaya minyak justru menjadi semakin tidak jelas.
Sebagai bagian dari upaya partai-partai yang berkuasa untuk menahan gelombang protes, pemerintah Irak telah mengadopsi serangkaian langkah reformasi di beberapa bidang.
Baca: Polisi Irak akan Tindak Tegas Para Perusuh
Dewan Perwakilan Rakyat Irak juga telah membentuk sebuah komite untuk mempertimbangkan amandemen konstitusi 2005, namun ditolak oleh pengunjuk rasa yang mencoba untuk memaksakan pembangkangan sipil dengan menutup lembaga-lembaga pemerintahan dan ekonomi.
Meskipun sedikitnya 275 pengunjuk rasa tewas dan lebih dari 12.000 lainnya cidera, serta terdapat kerugian sebesar US$ 6 miliar, menurut angkatan bersenjata, para pengunjuk rasa tetap bersikukuh pada perang melawan korupsi dan penindakan terhadap para koruptor, serta mundurnya pemerintah yang telah berkuasa sejak Oktober 2018. (mm/railayoum)