Gencatan Senjata Dilanggar, Perang Yaman Berkobar lagi di Ma’rib

Aden, LiputanIslam.com – Berbagai sumber dari pihak koalisi pimpinan Arab Saudi mengabarkan bahwa pertempuran pecah lagi antara pasukan Yaman kubu Sanaa dan pasukan loyalitas mantan presiden Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi yang didukung pasukan koalisi.

Situs web Aden Al-Ghad melaporkan bahwa pertempuran pecah sejak dini hari Rabu (20/4) di provinsi Ma’rib di mana pasukan Sanaa (tentara Yaman dan pejuang Ansarullah/Houthi) melancarkan serangan besar-besaran ke markas-markas pasukan Hadi dan koalisi Saudi-Uni Emirat Arab (UEA), dan terjadi kontak senjata artileri sengit.

Kantor berita Fars melaporkan bahwa konfrontasi pecah lagi setelah sehari sebelumnya pasukan Hadi melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menyerang posisi-posisi pasukan Sanaa di Al-Balaq timur, provinsi Ma’rib, serta menembaki rumah-rumah penduduk di provinsi Ma’rib dan Lahij.

Sebelum itupun, meski gencatan senjata dinyatakan masih berlaku, pesawat-pesawat terbang pengintai dan bersenjata juga diterbangkan oleh pasukan koalisi di angkasa provinsi Ma’rib, Taiz, Jawf, Hajjah, Sa’dah, Imran, Al-Baida, Dalea dan Hudaydah.

Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, pada 2 April lalu mengumumkan dimulainya gencatan senjata di Yaman. Dia mengatakan gencatan bahwa senjata telah dicapai antara Sanaa dan koalisi Saudi, sehingga semua operasi militer dihentikan untuk jangka waktu dua bulan.

“Pihak-pihak yang berkonflik di Yaman telah menanggapi positif prakarsa PBB untuk gencatan senjata (kemanusiaan) dua bulan, yang akan berlaku per 2 April,” kata Grundberg dalam sebuah pernyataan saat itu.

Sesuai gencatan senjata ini, semua operasi militer darat, udara dan laut harus dihentikan. Selain itu, 18 kapal pengangkut bahan bakar diperkenankan merapat ke pelabuhan Hudaydah, sebagaimana dua penerbangan dalam seminggu juga diizinkan di Bandara Sanaa, demi meningkatkan pergerakan orang di dalam Yaman.

Utusan khusus PBB itu menekankan pentingnya membangun kepercayaan antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian untuk melanjutkan proses politik guna mengakhiri konflik di Yaman. (mm/fna)

Baca juga: