Wina, LiputanIslam.com – Kepala delegasi Iran dalam perundingan nuklir di Wina, Austria, Ali Bagheri Kani, mengatakan bahwa usulan negaranya kepada pihak lain disiapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh kedua pihak, dan bahwa tak satupun pihak Eropa mengklaim bahwa usulan itu tak memiliki dasar hukum.
Kepada wartawan menjelang pulang dari Wina setelah berakhirnya sesi penutupan komisi bersama yang dihasilkan oleh perjanjian nuklir 2015, Bagheri Kani mengatakan, “Benar bahwa pihak-pihak Eropa tak puas dengan beberapa usulan kami, tapi usulan itu bersandar pada prinsip-prinsip bersama di antara kedua pihak, dan tak dikritik sebagai sesuatu yang tak relevan. Mereka menyatakan ‘itu tak sesuai dengan pendapat kami’, dan kamipun juga mengatakan bahwa ini sesuatu yang wajar.”
Dia menambahkan, “Kami mengajukan permintaan berdasarkan pendapat, kepentingan dan kebijakan negara kami, tapi yang penting ialah bahwa usulan itu diajukan berdasarkan kerangka yang juga diterima oleh pihak lain.”
Di pihak lain, setelah putaran baru perundingan nuklir Iran dengan 4+1 (Inggris,Prancis, Rusia dan China plus Jerman) itu berjalan sekian hari, pihak Eropa, Jumat, menyaku “kecewa dan prihatin” atas tuntutan Iran.
Para diplomat senior dari Inggris, Prancis dan Jerman menilai “Teheran telah mundur dari semua kompromi yang telah dicapai dengan susah payah” dalam putaran pertama perundingan yang berlangsung pada April dan Juni lalu, dan menyebut Iran menempuh “langkah ke belakang”.
Pada akhir pekan ini semua perunding akan pulang ke negara masing-masing, dan perundingan akan dimulai lagi pada pertengahan pekan depan “untuk mengetahui apakah perselisihan itu dapat diatasi atau tidak”.
Mereka menambahkan bahwa tak jelas bagaimana nanti kesenjangan itu dapat diatasi dalam kerangka waktu yang realitis berdasarkan rencana Iran.
Meski demikian, para diplomat Eropa itu mengaku “terlibat sepenuhnya dalam pencarian solusi diplomatik” dan menekankan bahwa “waktu sudah hampir habis”.
Perundingan di Wina itu diselenggarakan untuk menyelamatkan perjanjian tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar, yang bertujuan mencegah Iran dari apa yang mereka sebut upaya membuat bom nuklir, tuduhan yang selalu dibantah Iran.
Perjanjian yang lazim disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) itu berantakan sejak Amerika Serikat (AS) keluar darinya secara sepihak pada 2018 dan kembali menerapkan sanksi terhadap Iran sehingga Teheran membalasnya dengan menarik diri dari sebagian besar komitmennya.
AS mengikuti jalannya perundingan itu namun tidak secara langsung. (mm/alalam/railayoum)
Baca juga:
Perunding Iran Tolak Pengaitan Perundingan Nuklir dengan Urusan Alutsista
Komandan IRGC: Musuh Tak Bernyali Melancarkan Serangan Militer terhadap Iran