Dubai, LiputanIslam.com – Tiga narasumber regional mengatakan bahwa Arab Saudi bertekad untuk mencapai perjanjian militer yang mewajibkan Amerika Serikat (AS) untuk membela Saudi sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel, dan bahwa Arab Saudi tidak akan menon-aktifkan perjanjian tersebut bahkan jika Israel tidak membuat konsesi besar kepada Palestina untuk mendirikan negara merdeka.
Namun, perjanjian tersebut bisa jadi tidak akan mencapai level jaminan pertahanan ketat ala NATO seperti yang semula dicari oleh Saudi ketika masalah ini pertama kali dibahas dalam pertemuan antara Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden AS Joe Biden dalam kunjungannya ke Saudi pada Juli 2022.
Seorang narasumber AS mengatakan bahwa perjanjian tersebut mungkin terlihat seperti perjanjian yang dibuat oleh AS dengan negara-negara Asia, atau jika tidak disetujui oleh Kongres, mungkin akan menjadi serupa dengan perjanjian AS dengan Bahrain, yang menampung Armada Kelima Angkatan Laut AS. Perjanjian demikian tidak memerlukan dukungan Kongres.
Narasumber itu menyebutkan bahwa Washington juga dapat meningkatkan perjanjian apa pun dengan mengklasifikasi Saudi sebagai sekutu utama non-NATO, suatu status yang selama ini diberikan kepada Israel.
Hanya saja, semua narasumber itu mengatakan bahwa Saudi tidak akan menerima apa pun selain jaminan yang mengikat dari AS untuk melindunginya jika Arab Saudi terkena serangan, seperti serangan rudal pada situs minyaknya pada 14 September 2019, yang mengguncang pasar global.
Saat itu, Riyadh dan Washington menuduh Iran, saingan Saudi di Timur Tengah, melancarkan serangan tersebut, namun Iran membantah keras.
Menurut media online Rai Al-Youm, pengadaan perjanjian yang memberikan perlindungan AS kepada Saudi dengan imbalan normalisasi hubungan dengan Israel praktis akan merekonstruksi Timur Tengah dengan mempertemukan dua rival lama dan menghubungkan Riyadh dengan Washington setelah China mengintervensi kawasan ini.
Hal ini akan menjadi kemenangan diplomatis yang bisa dibanggakan oleh Biden menjelang pemilu AS pada tahun 2024.
Palestina mungkin menerima keringanan dari beberapa pembatasan yang dilakukan Israel, namun tindakan tersebut tidak akan memenuhi aspirasi mereka untuk menjadi negara.
Tiga sumber regional yang mengetahui pembicaraan tentang itu mengatakan bahwa seperti perjanjian lain yang dicapai oleh negara-negara Arab dan Israel selama beberapa dekade, tuntutan dasar Palestina untuk mendirikan negara merdeka akan dikesampingkan.
Salah satu sumber mengatakan, “Normalisasi akan terjadi antara Israel dan Arab Saudi, dan jika Palestina menentangnya, Saudi akan mengambil jalannya sendiri.”
Dia menambahkan, “Arab Saudi mendukung rencana perdamaian untuk Palestina, tapi kali ini Arab Saudi menginginkan sesuatu untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk orang Palestina.”
Pemerintah Saudi maupun Departemen Luar Negeri AS tidak menanggapi pertanyaan melalui email mengenai tema ini. (mm/raialyoum)
Baca juga: