Washington, LiputanIslam.com – Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi baru terhadap Iran dengan menyasar produsen pesawat nirawak (UAV/drone) Iran dengan dalih bahwa Iran menyuplai drone ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina.
Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada hari Jumat terhadap enam eksekutif dan anggota dewan Industri Penerbangan Quds (QAI) Iran.
Hal ini menggambarkan bahwa badan yang menjadi sasaran itu merupakan produsen industri pertahanan utama Iran yang bertanggung jawab merancang dan memproduksi drone.
Iran sudah berulang kali menepis tuduhan Washington. Bulan lalu, Menteri Pertahanan Iran Brigjen Mohammad Reza Ashtiani mengatakan pejabat Ukraina telah gagal memberikan bukti untuk klaim mereka bahwa Rusia menggunakan drone Iran dalam perang yang berkobar di Ukraina sejak Februari tahun lalu sampai sekarang.
Dalam pernyataan usai pertemuan teknis antara para ahli Ukraina dan Iran, Ashtiani mengatakan pihak Ukraina telah berhenti “menyajikan bukti apa pun” selama pertemuan mengenai “penggunaan pesawat nirawak Iran oleh Rusia dalam perang di Ukraina.”
Sebulan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian juga bereaksi terhadap tuduhan AS dan negara-negara Barat lainnya. Dia menyebutkan bahwa Iran telah memberi Rusia sejumlah drone, tetapi pengirimannya dilakukan beberapa bulan sebelum perang di Ukraina.
Pada kesempatan lain di bulan Oktober, Amir-Abdollahian juga menanggapi klaim Barat dengan menegaskan, “Kami belum menjual dan tidak akan menjual senjata dan drone apa pun untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina.”
Departemen Keuangan AS mengklaim, “Kami akan terus menggunakan setiap perangkat yang kami miliki untuk menangkal senjata yang gunakan (Presiden Rusia Vladimir) Putin….”
Sanksi baru AS itu juga menyasar direktur Organisasi Industri Dirgantara Iran, yang diklaim Departemen Keuangan AS sebagai organisasi utama yang bertanggung jawab mengawasi proyek rudal balistik Iran.
Pada Juli 2021, The Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bahwa AS sedang merencanakan kampanye sanksi terhadap proyek drone dan rudal Iran, enam bulan setelah pelantikan pemerintahan Presiden Joe Biden.
Mengutip pejabat anonim AS, WSJ mengatakan sanksi itu ditujukan untuk mengganggu pengembangan program senjata Iran, yang selalu didefinisikan oleh Republik Islam sebagai program pertahanan murni, yang tidak menimbulkan ancaman apa pun bagi negara asing mana pun. (mm/presstv)
Baca juga: