Jakarta, LiputanIslam.com — Kisruh antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD terkait APBD semakin panas, menyusul diunggahnya rekaman video berdurasi 6 menit yang menunjukkan saat-saat mediasi antara kedua belah pihak yang berujung ricuh.
Seperti diketahui, kemarin, 5 Maret 2015, digelar mediasi di kantor Kementrian Dalam Negeri untuk mencari titik temu, namun sayang tidak membuahkan hasil. Kedua belah pihak saling berteriak satu sama lain. Dalam rekaman tersebut, juga terdengar kata-kata makian yang diucapkan oleh peserta mediasi. Tidak terlalu jelas siapa yang mengeluarkan kata-kata kasar itu, namun yang pasti, dukungan publik kepada pria yang akrab disapa Ahok ini semakin menguat. Sebaliknya, DPRD DKI Jakarta panen kritik dan hujatan di media sosial.
Ketidak-akuran antara pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD membuat pengesahan APBD tertunda. Tak ayal, masyarakat pun bertanya-tanya dan tergelitik mengetahui lebih jauh tentang anggaran yang memicu kehebohan tersebut. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Kedua belah pihak mengklaim memiliki bukti.
Fenomena ini memicu Pahlevi Fikri Auliya, rekan dari Ainun Najib penggagas kawalpemilu.org untuk membuat situs Pantau APBD. Melalui alamat web http://rapbd-dki.kawalapbd.org, kini publik bisa mengecek dan melihat langsung proyek dan nilai yang dianggarkan.
Di alamat web itu terlihat anggaran yang diajukan semua SKPD. Dalam beberapa anggaran yang diajukan, banyak ketidaksamaan antara versi SKPD dengan DPRD.
Melalui akun Facebooknya, Fikri berbagi tentang cara membaca web tersebut, sebagai berikut:
“Silakan bagi yang suka analisa data, bisa mulai filter dari flagnya:
– Jika kode_kegiatan + nama_kegiatan sama -> ‘Perfect Match’.
– Jika kode_kegiatan saja yang sama -> ‘Matched by kode kegiatan’.
– Jika nama_kegiatan saja yang sama -> ‘Matched by nama kegiatan’.
– Jika tidak ada yang sama -> ‘Not found in Pemprov version based on kode & nama kegiatan’ dan akan dicari ‘kegiatan_versi_pemprov_yang_mirip’ dengan Algoritma Levenshtein.
Mengapa ada banyak checking? Karena data dari DPRD sebagian tidak ada ‘kode_kegiatan’. Sehingga perlu fallback checking dengan “nama_kegiatan”. Pun sebagian nama_kegiatan memiliki typo atau kelebihan spasi, sehingga tidak sama persis text-to-text.
Contoh: Jika ingin melihat item apa saja yang ada di versi DPRD tapi tidak ada di versi Pemprov, bisa filter ‘Not found in Pemprov version based on kode & nama kegiatan’ dan sort by ‘delta = hasil_pembahasan – hasil_pemprov_version’. Kemudian check “kegiatan_versi_pemprov_yang_mirip” dan persentase kemiripannya. Untuk verify lebih lanjut, bisa cek data Pemprov di http://analytics.ainunnajib.com/RAPBD/versi-pemprov,” paparnya. (ba)