Jakarta, LiputanIslam.com– Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mempertanyakan alasan adanya aksi 299 terkait penolakan PKI dan Perppu Ormas. Menurutnya, pemerintah sudah tegas melarang organisasi-organisasi terkait komunisme. Bahkan, dalam Perppu Ormas juga diatur larangan ideologi radikal lain, baik dari ekstrem kanan maupun kiri yang bertentangan dengan Pancasila.
“Misal demo munculnya atau anti-PKI, pemerintah kan sudah larang. Pemerintah sudah melarang, yang didemo apa lagi? Apalagi mendemo Perppu, sudah ada prosesnya, kalau enggak setuju, ada proses di MK, kita tunggu saja,” ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Jumat (29/9).
Kalau massa masih tetap ingin demo, Wiranto mengingatkan agar aksi itu tidak menganggu ketertiban umum. “Didemo juga enggak ada pengaruhnya. Para pengusaha tanya ke saya, gawat atau enggak, kita perlu ke luar negeri atau enggak? Jadi menggangu,” ungkapnya.
Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Nasaruddin Umar, pada Kamis (28/9). Menurutnya, Demo merupakan hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi. Namun, dalam aksi jangan sampai muncul tindakan anarkis. Bagi Kiai Nasaruddin, kekerasan tidak boleh ditolelir atas nama apapun.
“Sekalipun untuk alamat ke siapa pun, atas nama apa pun, pada siapa pun, untuk siapa pun, itu tidak boleh ada kekerasan. Apalagi atas nama agama. Orang komunis juga manusia. Allah memuliakan anak cucu Adam bukan?” ucapnya.
“Pesan saya kepada seluruh kawan-kawan yang baik yang mau turun maupun tidak, yang terpenting, mari kita proteksi seluruh ajaran-ajaran yang bisa menimbulkan desakralisasi terhadap ajaran agama. Tetapi jangan anarkis, karena itu nanti tidak menguntungkan bangsa. Jadi bukan saja merugikan umat Islam, tapi merugikan bangsa Indonesia secara umum,” tambahnya. (Ar/Republika).