Jakarta, LiputanIslam.com– Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD ikut menanggapi atas belum rampungnya Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Tarik-menarik definisi terorisme dan kekhawatiran akan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu sebab belum disahkannya undang-undang tersebut. Padahal menurut Mahfud, belum disahkannya UU Antiterorisme sama saja dengan membiarkan para teroris melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat.
“Menghalangi pengesahan UU Anti Terorisme dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang yang menjadi teroris sebenarnya sama dengan membiarkan hak asasi manusia yang lebih besar (rakyat) untuk dilanggar oleh teroris-teroris biadab,” tulisnya di akun twitternya @mohmahfudmd, seperti dilansir NU Online Jakarta, pada Senin (14/5).
Mahfud MD yang juga menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2008-2013 itu menegaskan bahwa pengesahan UU tersebut merupakan tindakan perlindungan HAM dan negara. “Mengesahkan UU Anti Terorisme berarti melindungi hak asasi rakyat dan keselamatan negara,” tegasnya.
“Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Lebih tinggi daripada UU & UUD. Maka itu RUU Anti Terorisme harus segera disahkan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar politisi tidak menghalangi pengesahan UU Antiterorisme dengan alasan seperti di atas. Rancangan UU tersebut sudah dibahas lebih dari setahun. “RUU itu sudah setahun lebih dibahas, mestinya semuanya sudah dibicarakan secara komprehensif,” ujarnya. (ar/NU Online).