Denpasar, LiputanIslam.com – Ribuan warga Desa Adat di Bali kembali melakukan aksi demo menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Mereka meminta agar Presiden Joko Widodo membatalkan Perpres yang mengatur reklamasi, yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Aksi damain ini digelar di bundaran jalan menuju tol dan Bandara Internasional Ngurah Rai.
Membludaknya aksi demo ini membuat aparat Kepolisian gabungan dari Polda Bali, Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan menjaga ketat titik-titik lewatnya massa tolak reklamasi yang berkumpul di kawasan bundaran Tol Tuban, Minggu (20/3/2016).
Massa tolak reklamasi rata-rata mengenakan pakaian adat madya Bali dan akan menggelar parade budaya di tol Tuban. Massa juga melakukan parade budaya sembari menyerukan penolakan reklamasi Teluk Benoa. Aksi tersebut melibatkan 27 Desa Pakraman/Adat, yang kawasan sucinya enggan diuruk para investor.
Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Nyoman Damantra, menyebut jika persoalan desa adat yang sudah turun dengan jumlah warga tidak sedikit adalah satu hal yang serius yang harus disikapi Pempov Bali. Sebab, dengan melihat kenyataan eskalasi penolakan reklamasi oleh desa adat semakin masif, maka yang perlu mendesak Gubernur Bali, Made Mangku Pastika agar segera membatalkan dukungannya terhadap rencana proyek tersebut.
“Jangan sampai membuat mereka (warga desa adat) seperti ayam kehilangan induknya. Dengan begitu, sudah saatnya majelis utama bersama majelis madya dan majelis alit desa pekraman untuk pro aktif memediasi aspirasi rakyat,” ujarnya, seperti dilansir Beritasatu.
Menurut Damantra, aksi warga ini adalah buah dari ketidakmauan warga sendiri atas apa yang dilakukan oleh pemerintah yang ingin menabrak kepercayaan warga Hindu Bali. “Itulah yang harus dicermati dan Pemprov Bali harus tergerak untuk membatalkan reklamasi sesuai keinginan rakyatnya,” ungkapnya. (ba)