Yogyakarta, LiputanIslam.com– Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Tjahjo Kumolo memberikan jaminan bahwa pemerintah tidak akan otoriter terkait disahkannya Perppu Ormas menjadi Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, juga tidak tepat bila kemudian pemerintah sekarang disebut menyerupai Orde Baru hanya karena UU Ormas.
“Tidak ada, beda lho, sekarang semuanya sudah fair, terbuka,” ujar Mendagri Tjahjo usai menghadiri acara Seminar Nasional Bela Negara di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Selasa (31/10).
Mendagri Tjahjo menjelaskan, bahwa pemerintah sampai saat ini tidak pernah melarang masyarakat berserikat atau mendirikan ormas. Hanya saja pemerintah memberikan persyaratan atau catatan bahwa ormas tersebut tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Mendagri menegaskan, ormas apapun yang berlawanan dengan ideologi negara, maka tidak layak hidup di bumi Indonesia.
“Misalnya PKI, komunisme, atheisme, leninisme itu jelas tidak boleh. Termasuk banyaknya ajaran-ajaran atau ideologi yang memang di-setup untuk mengubah konsep negara,” ucapnya.
Menurutnya, di dalam UU Ormas memang diatur hukuman cukup berat bagi ormas yang terang-terangan menentang Pancasila. Ancaman berat itu, lanjut dia, dibutuhkan untuk mengatur lebih dari 300 ribu ormas yang ada di Indonesia. “Kata pengamat ahli hukum tata negara, ormas itu di bawah negara, tidak boleh menyaingi negara,” terangnya.
“Kemarin dari Partai Demokrat sudah menyampaikan konsepnya. Saya yakin nanti PKB, PPP, termasuk PAN juga menyampaikan konsep tidak masalah. Saya kira Bapak Presiden mengedepankan proses dialog,” tambah Tjahjo. (Ar/Detik/Metro Batam).