Tangerang, liputanIslam.com– Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, H Muhammad Qustulani menyatakan bahwa negara sudah seharusnya melindungi generasi muda dari berbagai paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, STISNU bersama sejumlah ormas menyampaikan dukungannya terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang keormasan.
“Sikap anti terhadap demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945 yang dibingkai dalam idealisme keagamaan menjadi pekerjaan khusus negara untuk menghentikannya, atau memutus mata rantai organisasi yang bertolak belakang dengan Pancasila, apapun latar belakangnya,” ujarnya saat orasi Deklarasi dan Dukungan Perppu Ormas di Aula Hasyim Asyari STISNU Nusantara Tangerang, seperti dilansir NU Online, pada Jumat (29/9).
Deklarasi dan Dukungan Terhadap Perppu Ormas tersebut bertujuan sebagai berikut:
- Memutus mata rantai pemahaman anti Pancasila dan UUD 1945, yang didengungkan oleh sebagian ormas yang secara ideologi dan tindakan termasuk radikal;
- Memberikan penjelasan bahwa Pancasila dan UUD 1945 sejatinya sudah sesuai dengan ajaran luhur semua agama termasuk Islam;
- Menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini adalah sah di mata hukum dan agama, serta tidak termasuk dalam bagian pemerintah yang anti terhadap Islam. Sebab, pemerintah (negara) menjamin kebebasan beragama dan melaksanakan kepercayaan serta syariat setiap pemeluk agama. Bahkan pemerintah sering hadir dan ikut andil atau bahkan menjadi bagian dalam kegiatan keagamaan di masyarakat. Maka keliru besar jika sebagian golongan mentasbihkan pemerintahan saat ini anti-Islam, atau anti-agama. Maka dari itu, pemahaman salah seperti itu harus dihilangkan untuk rasa persatuan dan kesatuan banga;
- Mendukung keberadaan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang ormas untuk diaplikasikan dan diterapkan sebab Perppu tersebut merupakan solusi memutus matarantai pemikiran dan ideologi yang dapat merusak kebersamaan dan kesatuan NKRI.
Oleh karenanya, dukungan STISNU bersama sejumlah ormas terhadap Perpuu Nomor 2 Tahun 2017 dilakukan demi kemaslahatan bangsa Indonesia di masa depan. (Ar/NU Online).