Jakarta, Liputanislam.com– Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Andi Najmi Fuaidi ikut mengkritisi atas disahkannya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). Sebab ada dua pasal yang paling disoroti dalam UU tersebut, yakni pasal 122k antikritik dan pasal 245 UU MD3 tentang pemeriksaan anggoat DPR oleh aparat penegak hukum harus seizin presiden.
Kedua pasal tersebut dinilai sebagai upaya anggota DPR agar kebal hukum dan tidak mau dikritik. Padahal menurut Andi Najmi, tidak boleh ada lembaga yang antikritik. “Antikritik itu enggak boleh. Tidak ada lembaga manapun di dunia ini yang antikritik. Apalagi melihat zaman sekarang yang terus mengalami perkembangan,” ucapnya di Jakarta, pada Selasa (13/2).
Menurutnya, justru kritik masyarakat sangat diperlukan agar kinerja wakil rakyat sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi rakyat yang diwakilinya. Tentunya kritik yang membangun. “Jika kritikan yang cenderung menuduh itu tidak bisa dibuktikan dengan data yang jelas, masyarakat tertentu juga harus siap ketika dibawa ke ranah hukum,” ujarnya.
Sementara terkait dengan pasal 245 UU MD3 tentang pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa) harus seizin presiden, Andi menilai hal itu tidak sesuai dengan konstitusi atau inkonstitusional. Menurutnya, DPR memang punya hak imunitas, tetapi hak tersebut hanya mencakup tiga fungsi yaitu saat melakukan legislasi, bugdeting, dan pengawasan.
“Anggota DPR memang memerlukan perlindungan ketika melakukan ketiga fungsi, yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan, baik di dalam sidang maupun di luar sidang. Tetapi di luar ketiga fungsi tersebut, anggota DPR sebagai warga negara biasa, tidak kebal hukum,” tegasnya.
Andi menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR tidak berlaku ketika yang bersangkutan terjerat kasus pidana ringan maupun berat. “Contohnya korupsi, perbuatan tidak menyenangkan, dan tindak kejahatan lainnya, hak imunitas tidak berlaku dalam konteks itu,” terangnya. (Ar/NU Online).