Jakarta, LiputanIslam.com– Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menjelaskan, Islam tidak mengatur konsep tata kelola pemerintahan secara detil dan kaku. Menurutnya, Tidak ada dasar di dalam Al-Qur’an yang mengharuskan menerapkan sistem negara tertentu. Namun, Islam hanya memberikan rambu-rambu dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan, yaitu seperti keadilan harus ditegakkan, musyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan memprioritaskan kemaslahatan masyarakatnya.
“Islam pada dasarnya tidak mengatur secara rigid urusan politik. Apa yg dipandang baik masyarakat, entah itu khilafah, kerajaan, republik, atau yang yang lain-lain lah. Mana yg maslahat bagi kehidupan masyarakat (itu yang terapkan),” ujar Kiai Said seusai membuka acara diskusi bertajuk “Khilafah dalam Pandangan Islam” di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, seperti dilansir NU Online, pada Sabtu (13/5).
Menurut Kiai said, persoalan untuk mewujudkan keadilan, tegaknya hukum, dan sejahtera, itu sistemnya diserahkan kepada warga negara sesuai dengan kultur, tradisi, karakter, dan identitas bangsa dalam negara tersebut.
Ia mencontohhkan, bahwa Indonesia didirikan oleh para pendiri bangsa baik dari NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Nasionalis telah menyepakati bahwa Indonesia merupakan negara damai, bukan negara agama atau negara Islam. “Mereka sepakat negara kita adalah negara bangsa,” tegas Kiai Said.
Kiai Siad menjelaskan, Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan pemersatu keberagaman yang ada. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat Indonesia sekarang untuk meneruskan apa yang telah diwariskan para pendiri bangsa, yaitu menyayangi dan membangun Indonesia.
“Tinggal kita membangunnya. Mari kita sayangi Indonesia ini, kita cintai Indonesia ini, kita jaga Indonesia ini,” ungkap Kiai Said. (Ar/NU Online)