Jakarta, Liputanislam.com– Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Abdul Waidl mengingatkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan jangan sampai terjebak pada formalisasi dan anggaran. Menurutnya, RUU tersebut harus tetap mempertahankan karakteristik dan tradisi pesantren.
“Rekognisi dalam Undang-Undang tersebut meliputi pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Di tengah upaya rekognisi tersebut, RUU Pesantren jangan terjebak hanya pada formalisasi dan persoalan anggaran,” ujarnya di Jakarta, pada Jumat (28/9).
Menurut Abdul, RUU pesantren harus tetap mempertahankan kekhasan, karakteristik, dan tradisi keilmuan yang saat ini konsisten dikembangan oleh pesantren. Sementara, substansi dari pasal-pasal yang ada dalam RUU Pesantren tersebut masih lebih banyak persoalan teknis.
“Belum menyentuh pada persoalan-persoalan substantif dan hal-hal mendalam lainnya seperti terkait keilmuan dan perspektif kekhasan pesantren,” ucapnya.
Walaupun demikian, Abdul tetap mendukung disahkannya RUU Pesantren menjadi Undang-Undang (UU). Sebab, pesantren yang selama ini berjasa besar mengisi kekhasan pendidikan di Indonesia. Dengan UU tersebut, maka pesantren akan terus memperkuat jati diri dan moral bangsa. Pesantern mendapat pengakuan secara formal oleh negara. (ar/NU Online/Merdeka).