Bantul, LiputanIslam.com– Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) yang tergabung dalam Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PD PM) Bantul mengadakan apel akbar, di Taman Gabusan Bantul, pada Minggu (23/4). Kegiatan itu turut dihadiri oleh ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Bupati Bantul, Kapolres Bantul, Kapolsek dan Dandim Sewon, serta para tamu undangan lainnya.
Ketua panitia penyelenggara, Muhammad Farid Hadiyanto menyampaikan bahwa kegiatan apel akbar kali ini selain pembaretan bagi anggota baru, juga sebagai upaya merapatkan barisan KOKAM dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, saat ini bangsa Indonesia mendapatkan serangan berbagai macam ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita pendiri bangsa. Oleh karena itu, KOKAM siap sedia untuk mengawal itu. “Dengan adanya kegiatan ini diharapkan KOKAM merapatkan barisan dan selalu siap dalam menghadapi berbagai situasi yang terjadi saat ini,” ucapnya.
Sementara itu, ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa KOKAM memiliki tiga komitmen dasar, yakni menjaga ukhuwah (persaudaraan), mengawal NKRI dan Pancasila, serta meningkatkan fungsi-fungsi kemanusiaan.
Dahnil mengungkapkan, KOKAM berkomitmen menjaga toleransi di Indonesia. “Jika sekarang berkembang wacana anti toleransi dan terorisme, KOKAM punya komitmen kuat untuk merawat toleransi. Toleransi yang otentik, bukan toleransi yang rente dan ada motif politisnya. KOKAM tidak berusaha terlibat dalam upaya membubar-bubari pengajian dan acara pihak lain,” ujarnya.
Terkait adanya pihak yang tidak setuju dengan NKRI, Dahnil menegaskan bahwa bagi Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah, diskusi tentang Pancasila sudah selesai. NKRI dan Pancasila sudah final. Ia menjelaskan, Muhammadiyah telah meletakkan Pancasila sebagai ‘Dar al-Ahdi wa al-Syahadah’ atau negara kesepakatan dan sekaligus pembuktian.
Dahnil menyatakan, tidak ada ruang bagi khilafah di Indonesia. Terkait adanya pihak yang masih ingin memaksakan sistem khilafah, ia meneyerahkan itu kepada pihak kepolisian. “Tidak ada ruang kekhalifahan di Indonesia. Jika ada yang berbeda dan melemparkan wacana khilafah atau ideologi lain, maka hal itu kami serahkan kepada polisi. KOKAM tidak mengambil peran polisi. Kami akan lakukan diskusi. Jangan jadi hakim terhadap pemikiran berbeda,” ungkapnya. (Ar/Suara Muhammadiyah).