LiputanIslam.com—Rapid Test atau tes kilat telah menjadi bisnis tersendiri. Bukan hanya menguras anggaran negara, tapi juga mencekik masyarakat. Syarat keterangan perlunya rapid tes mulai menjalar kemana-mana, mulai dari akses bepergian sampai syarat bekerja. Para supir di Banyuwangi misalnya mengeluh biaya rapid test yang begitu tinggi agar mereka bisa menyeberang ke pulau Bali, begitupun sebaliknya.
Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sudah susah mencari nafkah akibat pandemi Covid-19, rakyat harus dicekik dengan biaya rapid test yang begitu tinggi. Menurut temuan Ombudsman, harga satu kali rapid test bisa mencapai Rp.500.000.
Ini adalah lahan bisnis baru yang dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk meraup pundi-pundi rupiah. Mereka bisa impor alat rapid test dan mungkin saja berupaya agar ruang lingkup penggunaannya diperluas seluas-luasnya. Logika perdagangan benar-benar bermain kuat di sini. Padahal, akurasi rapid test dalam menentukan seseorang itu positif Covid-19 diakui kurang akurat. Itulah sebabnya, setelah rapid test mereka perlu di tes lagi dengan swab test.
Jika memang akurasi rapid test itu sangat minim, mengapa itu masih diberlakukan? Mengapa tidak langsung di swab test saja? Pemerintah Sumatera Barat adalah satu-satunya daerah yang tidak menganggarkan pembelian rapid test. Pemerintah Sumbar cerdas, sebab sejak awal sudah ragu dengan keilmiahan rapid test. Mereka tak percaya dengan alat uji kilat itu. Jadi, anggaran negara di Sumbar tak perlu dibuang-buang untuk membeli alat rapid test.
Di Sumbar, semuat test dilakukan dengan PCR Swab Test yang hasilnya bisa dipercaya. Kendala waktu PCR Swab Test yang katanya memakan waktu berhari-hari itu sudah dipatahkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Universitas Andalas Padang, dokter Andani Eka Putra. Di sana, test swab bisa dilakukan dengan cepat, hasilnya bisa diketahui dalam 24 jam. Jika di Sumbar bisa, mengapa di tempat lain tidak?
Ego Bisnis Masih Menjadi Prioritas
Prof Djohansjah Marzoeki, pelopor bedah plastik di Surabaya mengatakan bahwa ego dan subjektifitas sering kali mengalahkan masalah ilmiah. Ego ini pun berlaku pada kasus rapid test. Secara ilmiah, akurasi rapid tes memang telah bermasalah. Tapi ego menuntut metode ini masih terus diberlakukan.
Mereka berpikir, rapid test mudah dilakukan. Beli alatnya, impor saja, dan jual dengan harga yang menguntungkan. Soal efektifitas itu nomor kesekian. Lantas, rakyat adalah korban yang menjadi sasaran dagang.
Pemerintah telah berencana untuk mengatur persoalan ini dengan cara memberlakukan standarisasi biaya pelayanan rapid test dengan kisaran harga maksimal Rp. 150.000. Tapi, seperti yang sudah terjadi sebelumnya, pemerintah tidak mampu mengurusi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum jahat pengeruk uang rakyat, apalagi jika kecurangan itu dilakukan oleh para pengusaha level atas yang sudah banyak berkongsi dengan pejabat pemerintah itu sendiri. (HA/LiputanIslam.com)