Bandar Lampung, LiputanIslam.com–Puluhan ribu warga Lampung menggelar rapat akbar menolak kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tentang program Full/Five Day School (Lima Hari Sekolah). Menurut mereka, kebijakan itu tidak pro rakyat dan tidak sesuai dengan kondisi budaya bangsa Indonesia.
“Kebijakan FDS yang dikeluarkan menteri tidak pro rakyat,” ujar Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal di depan puluhan ribu warga Lampung yang memenuhi lapangan Korpri Kantor Gubernur Provinsi Lampung,di Bandar Lampung, pada Selasa (29/8).
Menurut Dedi, kebijakan Mendikbud ini dapat menggeser kultur dan budaya di Indonesia yang sudah ratusan tahun dibentuk dan diwariskan oleh para ulama dan pendiri bangsa Indonesia. Pesantren dan madrasah diniyyah yang sudah hadir dan nyata-nyata memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia akan tergeser dengan kebijakan tersebut.
Oleh karena itu, Dedi mengaku, pihaknya akan menempuh berbagai upaya pembatalan kebijakan tersebut. Salah satu upaya mendukung pembatalan kebijakan FDS ini adalah dengan melayangkan surat tertulis kepada pihak-pihak yang terkait.
Sementara, pada Jum’at (25/8) seperti dilansir NU Online, sekitar 32000 warga Tegal yang tergabung dalam pengurus dan anggota banom dan lembaga NU seperti Muslimat, Fatayat, GP Ansor, PMII, IPNU, IPPNU, LP Ma’arif, RMI, FKDT menggelar aksi menolak FDS.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tegal, H Akhmad Wasy’ari mengungkapkan, Madrasah Diniyah (Madin) adalah kawah candradimuka dalam pembentukan karakter bangsa. “Jika ruang gerak madrasah dipersempit karena pemberlakukan lima hari sekolah (FDS), maka negara tidak berpihak kepada pembentukan karakter bangsa,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, ia juga mendesak agar pemerintah pusat segera membatalkan kebijakan tersebut. Dia mengungkapkan, warga Kabupaten Tegal juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Untuk itu, dia meminta agar Mendikbud mendengarkan aspirasinya dan ditindaklanjuti. (Ar/NU Online).