Jakarta, LiputanIslam.com– Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) setara dengan kementerian. Hal itu disampaikan Kepala UKP-PIP Yudi Latif usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (18/12).
“Tadi sudah diputuskan aspek kelembagaannya, beliau juga menginstruksikan kepada menterinya untuk segera aspek formalnya diselesaikan,” ucapnya.
Menurut Yudi, rencana penyetaraan UKP-PIP dengan kementerian itu disetujui atas pertimbangan bahwa kesepahaman semua pihak terkait ideologi Pancasila merupakan keselamatan bagi Indonesia. Karena itu, UKP PIP nantinya mengoordinasikan seluruh lembaga termasuk setingkat menteri.
“UKP itu juga punya fungsi untuk mengoordinasikan berbagai program di berbagai kementerian maka hubungan kelembagaannya mestinya kan memang harus setingkat menteri supaya bisa mengoordinasikan berbagai program di tingkat kementerian,” jelasnya.
Setelah keputusan penyetaraan ini dikeluarkan, maka secara otomatis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang UKP PIP tidak bisa digunakan. Sehingga perlu ada Perpres baru yang mengatur UKP PIP. Saat ini Perpres baru tersebut sedang dalam penggodokan menteri terkait.
“(Penyetaraan) ya Perpres lama diganti Perpres baru. Pak presiden bilang ‘jangan lama-lama (buat Perpres) kalau bisa hari ini juga saya tandatangani’. Ya mungkin dalam minggu-minggu ini, mestinya sudah selesai,” ungkap Yudi Latif. (Ar/CNN Indonesia/Merdeka).