Jakarta, LiputanIslam.com – Benarkah klaim Panjimas, bahwa penangkapan beberapa orang yang diduga terkait dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tidak memiliki dasar hukum? (Baca: Pimred Ditangkap, Situs Al-Mustaqbal Ditutup)
Hasil penyelidikan sementara polisi, sudah 21 warga negara Indonesia yang diberangkatkan M Fachri ke Timur Tengah untuk bergabung dengan kelompok ISIS.
“Diduga terlibat sebagai pelaksana dalam pembinaan, pengarahan, dan perekrutan simpatisan ISIS untuk berangkat ke Irak dan Suriah dan pengumpulan serta penyaluran dana untuk kegiatan sukarelawan ISIS di Indonesia untuk berangkat ke Irak dan Suriah, termasuk dokumen paspor dan mengurus keberangkatan 21 WNI yang sudah bergabung ke ISIS,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul.
M Fachri, yang merupakan pemimpin redaksi Al-Mustaqbal juga disinyalir sebagai orang yang memberangkatkan 16 WNI ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, tetapi berhasil digagalkan oleh otoritas keamanan Turki beberapa waktu yang lalu.
Dari rumah pelaku, polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa 5 unit Laptop, buku-buku panduan jihad, dan sejumlah dokumen lain yang diduga terkait ISIS. Tak hanya itu, polisi juga membekuk empat orang lainnya yang diduga bekerja sama dengan M Fachri.
Di lokasi yang berbeda, polisi juga menyita sembilan unit handphone, uang tunai Rp 8 juta dan USD 5.300, dokumen berupa kelengkapan perjalanan ke luar negeri berupa paspor dan tiket, laptop serta hard disk eksternal.
“Atas perbuatannya, para pelaku dipersangkakan UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Teror, UU No. 9/2013 tentang Pemberantasan pendanaan Teror, serta Makar,” ujar Martinus.
Selain M Fachri, aparat juga menangkap AP alias M alias Aprianul Henri als Mul, J alias EK (Jack als Engkos Koswara), AM alias (Amin Mude) dan F alias (Furqon).
Selain di Tangerang Selatan, penggerebekan tim gabungan ini merupakan kegiatan serentak yang dilakukan Polri di beberapa lokasi terduga kelompok jaringan ISIS di tanah air. Lokasi penggerebekan sebelumnya di Cisauk-Tangerang, Pertukangan-Jakarta Selatan, Tambun-Bekasi, dan Gunung Putri-Bogor.
Pemerintah Siapkan Undang-undang Anti ISIS
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdijatno menegaskan Pemerintah Indonesia bakal menjerat WNI yang terlibat dengan ISIS. Aturan hukum itu akan dirumuskan dalam sebuah undang-undang melarang warga negara membelot ke gerakan militan.
Sejauh ini, Tedjo menilai beleid yang ada belum memadai untuk mencegah eksodus WNI yang menuju ke wilayah konflik melibatkan ISIS.
“Produk hukum untuk menangkal ISIS ya KUHP dan UU Imigrasi yang tentunya harus menyatu. Akan tetapi karena kita belum mempunyai UU anti-ISIS ya kita untuk sementara kita gunakan Perpu dan UU anti-teroris,” kata Tedjo dalam Konferensi Internasional Terorisme di Kemayoran, Jakpus, Senin, 23 Maret 2015 seperti dilansir Merdeka.
Pemerintah kini masih terus melacak, berapa jumlah pasti WNI yang sudah bergabung dengan ISIS. Angka dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menaksir sudah ada 541 WNI membelot mendukung ideologi ISIS.
Menteri Tedjo mengatakan jumlah ratusan itu masih harus dikonfirmasi ulang oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Dia mengatakan belum tentu mayoritas WNI hendak ke Timur Tengah terindikasi bergabung dengan ISIS.
“Ada yang nyata dan tidak nyata. Namun jumlah pastinya kita belum punya. Kita mesti koordinasi dulu dengan BIN,” tutur Tedjo. (ba)