Jakarta, LiputanIslam.com– Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Amin Mudzakkir menilai bahwa pemerintah masih pasif dalam menangkal radikalisme di internet. Menurutnya, seharusnya pemerintah lebih banyak lagi melakukan langkah konkret dalam upaya menangkal radikalisme. Termasuk juga mengedukasi masyarakat tentang bahayanya radikalisme.
“Saya kira peran mereka dalam konteks baru ini masih pasif,” ucapnya di Gedung PBNU Jakarta Pusat, seperti dilansir NU Online, pada Kamis (29/3).
Bahkan menurut Amin, selama ini peran besar dalam meng-counter gerakan radikalisme bukan dilakukan oleh pemerintah, tapi oleh kelompok sipil dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) seperti NU dan Muhammadiyah. “Yang aktif malah kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti NU,” ujarnya.
Selama 2017, pemerintah telah memblokir sekitar 27 ribu situs yang memuat unsur radikalisme dan pornografi. Namun, menurut Amin, pemerintah harusnya tidak hanya melakukan pemblokiran, tapi juga harus mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai kebangsaan yang majemuk.
“Mereka kan punya Kementerian, Kominfo. Saya kira salah satu tugasnya mengedukasi masyarakat, juga saya kira lembaga-lembaga negara, seperti TVRI, RRI (harus ikut mengedukasi),” ujarnya.
Pemerintah juga, lanjut dia, harus lebih aktif dalam melawan arus radikalisme dengan melakukan counter narasi. Bahkan semua kalangan dan seluruh pemangku kepentingan harus terlibat dalam mencegah sekaligus menangani persoalan radikalisme. (Ar/NU Online).