Malang, LiputanIslam.com –Pemerintah diminta bergerak cepat dalam membebaskan WNI yang diculik kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Penanganan upaya pembebasan terhadap total 14 WNI dianggap lamban.
“Ini menyangkut kebebasan warganya sendiri. Tetapi lamban dalam penangannya, saya tidak mengerti kenapa sampai begini,” ujar Pengamat dari LIPI Hermawan Sulistyo usai diskusi publik Quo Vadis RUU Keamanan Nasional di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (18/4/2016).
Menurut Hermawan, negara memiliki personel keamanan yakni TNI dan Polri yang diyakini mampu membebaskan para WNI.
“(Penyandera WNI) seperti itu perlu diberangus, jangan diberikan toleransi. Ini menyangkut integritas bangsa Indonesia. Percuma dong punya pasukan elite, jika memang Filipina tidak menghendaki, harus ada tindakan tegas menyikapi,” sambung dia.
Karena itu Presiden Joko Widodo diminta tegas dan memberikan batas waktu dalam operasi pembebasan WNI. Sedangkan Menlu Retno Marsudi diminta terus meyakinkan pemerintah Filipina agar mengizinkan personel keamanan Indonesia masuk ke wilayahnya untuk membebaskan sandera.
“Secara kekuatan kita masih unggul. Presiden harus tegas, kasih deadline pada Menlu,” tuturnya.
Dengan pengalaman militer Indonesia yang pernah membebaskan sandera pembajakan di Thailand dan Somalia, menurut Hermawan menjadi bukti kekuatan militer bisa menghadapi kelompok Abu Sayyaf yang melakukan penyanderaan.
“Lihat saja Yunani, Swedia. Mereka tidak memberikan toleransi, apabila satu warganya menjadi korban terorisme maupun penyanderaan. Bahkan, mereka berani menyerbu negara yang menghalangi upaya pembebasan atau penyelamatan, lantaran dianggap sebagai musuh negara. Prinsip yang sama, semestinya diterapkan oleh Indonesia. Ini sudah 14 WNI yang disandera, sudah berapa minggu tidak jelas nasibnya. Jangan banyak diplomasi, pembebasan itu yang utama. Karena segala tindakan kita melindungi warga negara diamanatkan oleh undang-undang ,” tutur Hermawan.
Sementara anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris, dalam diskusi mengatakan, dewan mendukung semua langkah pemerintah dalam upaya pembebasan 14 WNI disandera.
“Kami percaya pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Kami, Komisi I sudah melakukan komunikasi dengan petinggi TNI mengenai upaya pembebasan,” ujar politisi dari PDI Perjuangan ini.
Dia berharap pemerintah Filipina memberikan kesempatan kepada TNI untuk melakukan operasi militer dalam membebaskan WNI.
“Memang katanya, ada regulasi di Filipina yang tidak menghendaki militer asing masuk di wilayah terotorial.Tetapi kami harapkan, Filipina bisa memberikan kesempatan kepada TNI untuk terlibat. Karena di tahun 2005, TNI pernah dan berhasil membebaskan WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf,” imbuh Charles. (ba/ detik.com)