Sidoarjo, LiputanIslam.com — Pemerintah bertekad akan menuntaskan pembayaran dana talangan sebesar Rp 872,1 miliar untuk korban lumpur Lapindo, di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebelum lebaran tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan tim pengarah untuk tim percepatan pembayaran ganti rugi tanah korban lumpur Lapindo Sidoarjo.
“Saya ketuanya kebetulan, Menteri jadi tim pengarah. Di bawah itu ada tim teknis eselon I yang akan membuat perjanjian dengan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ),” ungkap Basuki di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2015 seperti dilansir Setkab.go.id.
Menurut Basuki, pembayaran dana talangan lumpur Lapindo dilakukan berdasarkan hasil verfikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Memakai hasil verifikasi BPKP yang sudah diganti rugi oleh Minarak Lapindo Jaya sebesar 420 hektar dengan jumlah Rp 2,7 triliun. Kemudian yang harus dibayar lagi berdasar verifikasi itu ada Rp 827,1 miliar plus 8 warga yang perlu diverifikasi lagi,” kata Basuki.
Sebagaimana diketahui, PT Minarak Lapindo berkewajiban mengembalikan uang dana talangan sebesar Rp 827,1 miliar tersebut dalam kurun waktu 4 tahun, dengan jaminan tanah peta terdampak milik Lapindo.
Nantinya, setelah pemerintah membayar Rp 827,1 miliar setelah hasil audit, dan Minarak Lapindo Jaya akan menyerahkan seluruh sertifikat tanah area terdampak kepada pemerintah. Bila dalam 4 tahun dana Rp 827,1 miliar tidak dilunasi, maka keseluruhan tanah tersebut akan disita pemerintah.
Pak Jokowi, Saya Sudah Tidak Kuat…
Beberapa waktu yang lalu,Sunarti, salah satu warga yang turut dalam unjuk rasa yang digelar oleh korban lumpur Lapindo, meraung-raung histeris. Ia kecewa lantaran hingga pertengahan Mei 2015, waktu pembayaran ganti rugi dari pemerintah pusat masih belum jelas.
“Jarene Mei. Mei iku akeh. Taon ngarep ono Mei. Mei kapan? (Katanya Mei. Mei itu banyak. Kapan?),” kata dia sambil berteriak, sementara warga lain berusaha menenangkannya.
Sunarti mengungkit janji-janji pelunasan dari PT Minarak Lapindo Jaya dan pemerintah pusat. Bagi Sunarti, janji-janji itu membuat dirinya tak kuat menahan beban hidup.
“Pak Jokowi, aku wes gak kuat maneh (Pak Jokowi, saya sudah tak kuat lagi),” kata Sunarti, 10 Mei 2015 seperti dilansir Kompas.
Para warga yang masuk peta area terdampak (PAT) ini mengaku terus dibohongi. Di berbagai media massa, pemerintah pusat selalu mengatakan, Mei 2015 adalah batas pelunasan. Namun hingga pertengahan Mei, tanda-tanda pelunasan itu belum terlihat.
Anggota Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Maksum Zubair, juga hadir dalam aksi itu. Dia mengaku tidak bisa berbuat banyak karena pemerintah pusat belum sepakat dengan pihak Lapindo. (ba)