Jakarta, LiputanIslam.com– Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginstruksikan kepada seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, beserta seluruh struktur NU di semua tingkat kepengurusan untuk melakukan aksi penolakan terhadap program lima hari sekolah (Full Day School). Hal itu disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, seperti dilansir NU Online. Pada Rabu (9/8).
Kiai Said menerangkan, bahwa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Menurutnya, konsentrasi kebijakan tersebut malah cenderung terfokus mengatur kebijakan soal jam sekolah. Padahal penguatan karakter tidak bisa secara serta merta disamakan dengan penambahan jam belajar.“Baik dan buruknya karakter peserta didik tidak linier dan tidak ditentukan oleh dengan lama durasinya di lingkungan sekolah,” ujar Kiai Said.
Ia menjelaskan, jika program lima hari sekolah tetap dipaksakan, maka akan menggerus eksitensi Madrasah Diniyah. Padahal selain Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah merupakan tulang punggung yang membentengi bangsa dari gerakan radikalisme. “Ironis jika lembaga yang menjadi harapan untuk membangun karakter tunas-tunas bangsa justru malah diusik dan diancam eksistensinya,” ungkapnya.
Berikut instruksi PBNU kepada seluruh kepengurusan NU, baik Pengurus Lembaga maupun Pengurus Badan Otonom, untuk:
- Melakukan aksi dan menyatakan sikap menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan-kebiajakan lain yang merugikan pendidikan di Madrasah Diniyah.
- Mendesak pemerintah di masing-masing tingkatan (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, pendidikan Madrasah Diniyah.
- Melakukan upaya-upaya lain di masing-masing wilayah untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan yang merugikan pendidikan Madrasah Diniyah, demi menjaga harga diri dan martabat Nahdlatul Ulama.
Sementara pada Senin (7/8), Lebih dari 10 ribu massa Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas menggelar aksi alun-alun Kota Purwokerto, Banyumas. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencopot Mendikbud Muhajir Effendi karena dinilai tidak mau mendengarkan usulan banyak elemen masyarakat termasuk NU untuk membatalkan program 5 hari kerja di sekolah.
“Oleh karena itu kita minta Presiden Jokowi Tegas dan menindak Mendikbud agar dunia pendidikan kita tidak gaduh. Mendikbud telah melecehkan banyak suara penting di negara ini dengan tetap memberlakukan program fullday school,” ucap Ketua PCNU Banyumas KH. Maulana Ahmad Hasan. (Ar/NU Online).