Jakarta, LiputanIslam.com— Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar kegiatan muhasabah atau renungan kebangsaan untuk menyikapi berbagai persoalan bangsa saat ini, baik di bidang ekonomi, politik, demokrasi, dan radikalisme. Apalagi tahun 2018 ini merupakan tahun politik, dimana akan ada 171 pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan bahwa politik uang dan politik SARA merupakan dua hal yang sangat berpotensi merusak demokrasi dan persatuan bangsa. Menurutnya, demokrasi merupakan pilihan terbaik sebagai sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk. Oleh karenanya, demokrasi yang sudah baik ini jangan sampai dirusak oleh poltik uang dan isu SARA.
“Jika politik uang merusak legitimasi, maka politik SARA merusak kesatuan sosial melalui sentimen primordial yang mengoyak kehidupan berbangsa yang sudah susah payah dirajut oleh para pendiri bangsa,” ujarnya di Gedung PBNU Jakarta, pada Rabu (3/1).
Pergelaran Pilkada DKI 2017, lanjut dia, masih menyisakan noktah hitam bahwa perebutan kekuasaan politik dapat menghalalkan segala cara yang merusak demokrasi dan menggerogoti pilar-pilar NKRI. Oleh karena itu, pengalaman Pilkada DKI harus dapat dijadikan bahan refleksi untuk mawas diri. Sebab, isu-isu keagamaan dan etnisitas sangat rawan dijadikan alat untuk memenangkan kontes politik
Masyarakat harus aktif mengawasi dan aparat penegak hukum harus kredibel dan andal dalam penegakan hukum terkait kejahatan politik uang dan penggunaan sentimen SARA. “Ini penting karena pada tahun 2018 dan 2019, Indonesia memasuki tahun-tahun politik,” ucapnya. (Ar/NU Online).